Diskusi publik Komite Nasional Pergerakan Indonesia membahas “Gerakan Rakyat Bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi” / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Puluhan aktivis lintas organisasi yang tergabung dalam Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi menggelar diskusi publik bertema “Gerakan Rakyat Bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi” di The Teras Dara Restaurant & Lounge, Kota Bogor, Senin (22/9/2025).
Kegiatan dihadiri berbagai tokoh dan elemen, antara lain Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, Sekjen FSPPB Sutrisno, Wasekjen FSPPB Titok Dalimunthe, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia Aam Abdul Salam, akademisi Universitas Trisakti Dr. Virna Sulfitri, perwakilan Barikade ’98, Sinergi Merah Putih, jaringan mahasiswa, santri, hingga aktivis dari Sukabumi.
Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia, Aam Abdul Salam, menegaskan kebutuhan energi adalah hajat hidup rakyat yang wajib dikuasai negara sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.
“Energi tidak boleh dikuasai segelintir korporasi. Pemerintah harus memegang kendali penuh, termasuk melalui Pertamina. Jika Pertamina dikuasai swasta, rakyat yang akan menanggung kerugian,” tegasnya.
Menurut Aam, nasionalisasi Pertamina menjadi harga mati demi mencegah praktik penyalahgunaan dan mafia energi.
Sementara itu, Virna Sulfitri, akademisi Universitas Trisakti, menilai kemandirian energi adalah jawaban strategis atas dilema pemerintah.
“Kemandirian bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional, tetapi mengurangi ketergantungan eksternal dengan memaksimalkan sumber daya domestik. Pertamina harus kembali dikelola negara, bukan bancakan segelintir orang,” jelas Virna.
Hal senada disampaikan Ketua Barikade ’98 Jawa Barat, Budi Hermansyah, yang menekankan pentingnya Pertamina menjadi lembaga mandatori penuh dalam tata kelola migas nasional. “Pertamina harus diberi mandat utuh, dari hulu hingga hilir, agar benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak sekadar menjadi operator asing,” kata Budi.
Sebagai penutup, seluruh aktivis membacakan Deklarasi Dukungan Nasionalisasi Pertamina sebagai bentuk dorongan moral kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan kedaulatan energi. Empat deklarasi tersebut antara lain:
1. Pertamina menjadi perusahaan nasional di bawah presiden dan tidak bisa diprivatisasi.
2. Mendukung Perpu tentang tata kelola migas yang berdaulat.
3. Tidak terprovokasi isu-isu liar yang melemahkan Pertamina.
4. Mendorong gerakan rakyat bersama presiden untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi.
Sumber : Aab
Redaktur : Rapik Utama
