Home / Pemerintahan

Sabtu, 13 September 2025 - 20:41 WIB

HJKS ke-155, Dedi Mulyadi Kupas Tuntas Pendidikan, Perizinan dan Negara Harus Hadir Buka Lapangan Kerja

Tangkapan layar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Paripurna Kabupaten Sukabumi dalam r@ngka Milangkala ke-155 Kabupaten Sukabumi (1870–2025) yang digelar di Aula Gedung DPRD, Jalan Jajaway, Kecamatan Palabuhanratu, pada Rabu (10/9/2025).

Dalam sambutan tanpa teks selama 42 menit dihadapan Forkopimda Kabupaten / Kota Sukabumi, Dedi mengupas beragam isu strategis, mulai dari masyarakat adat, pendidikan, pembangunan, sosial, kesehatan, efesiensi anggaran, iklim investasi, kesehatan, hingga pengalaman dididik orang tua. Ia menegaskan, pasca aksi mahasiswa negara tidak boleh @bai dalam menghadirkan solusi nyata layanan bagi rakyat.

Menurut Dedi yang kerap disebut KDM, pendidikan sejati tidak hanya pada proses pengajaran, melainkan harus dib@rengi pembelajaran dari keluarga serta sekolah. Dari pelosok desa, kecamatan, hingg@ kabupaten, akses pendidikan berjenjang mulai SD, SMP, hingga SMA harus dipastikan tersedia secara gratis.

Baca: https://mediaaksara.id/dedi-mulyadi-tegas-jangan-ada-silpa-efisiensi-anggaran-jabar-200-m-perjalanan-dinas-74-juta/

“Hari ini metode pendidikan cenderung  pada pengajaran saja. Guru hanya menyampaikan isi buku atau kurikulum sem@ta. Tetapi lupa pada hal paling penting, yaitu pembelajaran membentuk karakter anak,” ujarnya.

Ia menekankan, pendidikan harus melahirkan generasi berkarakter, disiplin, dan sederhana. Seiring pemberlakuan aturan masuk sekolah jam 06.30 WIB, lar@ngan membawa motor di bawah umur, larangan jajan sembarangan, hingga larangan berpakaian berlebihan diterapkannya untuk membentuk kebiasaan baik.

“Saya ingin pendidikan melahirkan c@lon pemimpin bangsa yang lahir dari pola pendidikan berkarakter,” tegasnya.

Baca: https://mediaaksara.id/smkn-1-pertanian-cibadak-dorong-kerjasama-kerja-ke-jepang-harapkan-kadin-fasilitasi-dana-calon-pmi/

Selain pendidikan, Gubernur Jabar menyoroti pentingnya peran negara dalam membuka lapangan kerj@ dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia mengaku aktif menyisir hambatan perizinan yang kerap mengganjal dunia usaha.

“Kadang saya berkomunikasi dengan menteri, dengan pengusaha. Saya sisir satu per satu perizinan yang tersendat. Ada izin yang dua tahun mandek tidak selesai, saya telepon menteri, tidak berapa lama beres. Karena di 2026 saya ingin memastikan industri di Jawa Barat kembali tumbuh. Lapangan kerja terbuka, dan anak-anak lulusan SMK bisa bekerja dengan baik,” tegasnya terkadang dipanggil Bapak Aing .

Baca: https://mediaaksara.id/dpmd-sukabumi-tekankan-tertib-administrasi-penyaluran-dana-desa-di-kecamatan-lengkong/

Ia mencontohkan, sebuah perusahaan sepatu besar di Jawa Barat hampir hengkang akibat m@ndek proses izin . Namun setelah diselesaikan, perusahaan tersebut batal keluar sehingga ribuan pekerja terselamatkan. “Hari ini rakyat bekerja. Inilah pentingnya peran negara hadir,” ungkapnya.

Dedi juga menyoroti kondisi Sukabumi dan Cianjur yang banyak warganya terpaksa bekerja ke luar negeri karena minimnya lapangan kerja. Ironisnya, tidak sedikit yang pulang tinggal nama. “Banyak warga kita di Timur Tengah tidak ada kabar. Anak-anak mereka terlantar. Ini harus segera diidentifikasi. Negara tid@k boleh abai,” katanya.

Sebagai pemimpin, ia menegaskan selalu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. “Saya tukang keliling, Pak. Saya tahu betul kondisi rakyat. Maka pemb@ngunan kerja h@rus dipastikan benar-benar hadir,” pungkasnya.

 

Sumber : Kami TV

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

371 Rumah Tak Layak Huni di Sukabumi Ditangani Disperkim pada 2026, Begini Tahapan dan Syarat Penerimanya

Pemerintahan

Perubahan APBD 2026 Masuk DPRD, Pemkab Sukabumi Fokus Penuhi Belanja Wajib dan Program Prioritas

Pemerintahan

Kapolri Dorong Pramuka PUI Perkuat Karakter Generasi Muda, Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Nasional KH Ahmad Sanusi

Pemerintahan

Soal Aksi Forum Wartawan, Kejaksaan Sukabumi Buka Ruang Dialog: Kritik Kami Terima, Komunikasi Tetap Dijaga ‎

Pemerintahan

Pinjaman Rp89,3 Miliar Mengintai APBD Kota Sukabumi, DPRD Kini Diuji! Sekda: Optimis

Pemerintahan

Proyek Strategis DPUTR Sukabumi Dikawal Berlapis, Temuan BPK Tetap Muncul ‎

Pemerintahan

DPRD Sukabumi Dorong MUI Perkuat Sinergi Ulama-Umara dan Peran Membimbing Umat

Pemerintahan

Jangan Kelak Jadi Bumerang! FPR Sukabumi: Revisi RTRW Kunci Kepastian Investasi