Paripurna Perubahan APBD 2026 diarahkan memperkuat fiskal, menjaga pelayanan publik, bencana dan mempertajam prioritas pembangunan / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID — Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Jawaban disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di ruang sidang DPRD, Senin (7/9/2026).
Asep Japar menegaskan, penyesuaian Perubahan APBD dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi fiskal. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan.
Baca Juga :
Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi.
”Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha,” ujar Asep.
Menurutnya, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 turut memengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas pembangunan sehingga tidak seluruh usulan dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
Belanja daerah tetap diarahkan mendukung kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan prioritas.
Baca Juga :
”Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan pentingnya memastikan perubahan APBD tetap memiliki orientasi kepentingan masyarakat.
DPRD juga menyoroti pentingnya kesiapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi bencana alam, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak masyarakat. Penggunaannya harus dilakukan secara cepat dan tepat, namun tetap mengikuti mekanisme serta prinsip akuntabilitas.
Pembahasan Perubahan APBD 2026 diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi kinerja anggaran sekaligus mempertajam prioritas pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sumber : Dokpim Setwan DPRD Kab. Sukabumi
Redaktur: Rapik Utama
