Home / Pemerintahan

Selasa, 28 April 2026 - 20:59 WIB

PIP 2026 Wajib Aktivasi Rekening: PGRI Jampangkulon Ingatkan Peran Sekolah dan Orang Tua

Ketua PC PGRI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Adendi Supriadi pantau aktivasi PIP 2026 dan mendorong sekolah libatkan komite serta orang tua di SDN 1 Bojongsari/ Foto: Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Jampangkulon menyoroti pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 yang mewajibkan aktivasi rekening bagi siswa penerima bantuan. Proses aktivasi tersebut berlangsung mulai 13 April hingga 30 Juni 2026.

Ketua PC PGRI Jampangkulon, Adendi Supriadi, menegaskan pentingnya profesionalisme pihak sekolah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran dan transparan. Hal itu disampaikannya saat ditemui di SDN 1 Bojongsari.

Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam pengelolaan PIP, khususnya melalui operator sekolah yang bertugas mengelola data siswa penerima sesuai sistem yang berlaku.


“Sekolah kami dorong untuk tetap profesional. Pengelolaan PIP sejauh ini sudah berjalan baik, baik dari sisi administrasi maupun komunikasi dengan orang tua,” ujar Adendi.

Ia menjelaskan, proses pencairan bantuan tidak dilakukan oleh sekolah, melainkan langsung oleh siswa dengan pendampingan orang tua. Sementara itu, sekolah berfungsi memastikan data valid dan informasi tersampaikan dengan baik.


Komunikasi antara sekolah dan orang tua, lanjutnya, juga telah berjalan efektif melalui berbagai kanal, termasuk grup komunikasi sekolah.

Dalam hal sosialisasi, Adendi menyebut informasi terkait PIP 2026 sudah disampaikan kepada komite sekolah dan orang tua siswa. Langkah ini dinilai penting karena program tersebut berkaitan langsung dengan hak peserta didik.


“PGRI secara organisasi tidak terlibat teknis, tetapi kami memastikan program ini berjalan lancar karena menyangkut hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan,” tegasnya belum lama ini.

Ia pun mengingatkan agar orang tua dan siswa segera melakukan aktivasi rekening sebelum batas akhir yang telah ditentukan.

“Jika melewati 30 Juni 2026, dana berpotensi hangus dan tidak dapat dimanfaatkan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

 

Sumber: Sadeva

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Petani Bagja Sutra Datangi DPTR Sukabumi, Minta Hasil Audiensi Segera Ditindaklanjuti

Pemerintahan

Wali Kota Sukabumi Dorong Birokrasi Bersih dan Pengelolaan Sampah Mandiri Warga Benteng  ‎

Pemerintahan

Lantik 62 Pejabat, Wali Kota Sukabumi Soroti Stunting hingga Pengangguran ‎

Pemerintahan

Puluhan Tahun Menumpang Listrik, Impian Warga Bandung Barat Miliki Meteran Sendiri Terwujud ‎

Pemerintahan

PLN Group Jawa Barat Targetkan 2.710 Keluarga Prasejahtera Nikmati Sambungan Listrik Gratis

Pemerintahan

Konsultasi Publik Cut and Fill PT Cosmo di Sukabumi Disorot, Warga Pertanyakan Legalitas Lahan

Pemerintahan

Imigrasi Sukabumi Serahkan WNA Malaysia ke Kejari, Berkas Perkara Dinyatakan P21 ‎

Pemerintahan

Reses DPRD Kota Sukabumi, Suhud Jaya Tampung Keluhan Warga soal PJU dan Drainase ‎