Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) gelar rapat membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pra pembangunan gedung MUI Kabupaten Sukabumi senilai Rp3 Milyar di Aula MUI Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Polemik pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi senilai Rp3 miliar di Pusbangdai Cikembar kian memanas. Di tengah sorotan publik terkait dugaan proyek mangkrak, MUI justru melontarkan pernyataan tegas: merasa ” difitnah dan didzolimi” oleh pemberitaan sepihak yang dinilai menyudutkan.
Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun yang akrab disapa Akang Uha menegaskan pimpinan MUI tidak pernah terlibat dalam proses teknis pembangunan, termasuk mekanisme lelang proyek.
“Kami hanya ingin terima kunci, bukan mengelola uang atau proyeknya,” ujar Sekum MUI, Selasa (7/4/2026).
Dalam keterangannya, Uha mengungkap fakta yang cukup mencengangkan. Ia menyebut MUI tidak mengetahui detail proses lelang, mulai dari jadwal pelaksanaan, peserta, hingga perusahaan pemenang tender.
“Kapan lelangnya, siapa pemenangnya, bahkan perusahaannya pun kami tidak tahu. Tidak pernah berkomunikasi langsung dengan kami,” ungkapnya di Kantor MUI Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, seluruh mekanisme pembangunan berada di bawah kendali pemerintah daerah melalui perangkat teknis, seperti ULP, Kesra, BPKAD, Perkim, serta konsultan perencana dan pengawas.
Hal ini, lanjutnya, merujuk pada ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang mengharuskan proyek dilaksanakan melalui mekanisme kontraktual, bukan swakelola.
Ia menjelaskan, MUI sempat akan membentuk panitia pembangunan yang diketuai Aprizal. Namun, panitia tersebut dibentuk dengan asumsi awal proyek dilakukan secara swakelola.
“Panitia itu awalnya untuk swakelola. Tapi karena aturan tidak memperbolehkan, akhirnya semua harus melalui mekanisme lelang,” jelasnya.
Sejak saat itu, kata dia, MUI tidak lagi memiliki peran dalam aspek teknis pembangunan.
Terkait pengelolaan anggaran, MUI menegaskan bahwa setiap pencairan dana dilakukan berdasarkan tahapan pekerjaan yang diajukan pihak teknis dan telah melalui proses verifikasi.
“Kami hanya membayar sesuai progres, berdasarkan laporan konsultan dan mekanisme dari pengadaan barang jasa (PBJ), jadi tidak ada keputusan sepihak,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa proses verifikasi melibatkan pihak terkait, termasuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sukabumi.
“Tidak mungkin dana dicairkan tanpa verifikasi. Semua ada mekanismenya,” tambahnya kepada MediaAksara.
Di tengah proses pembangunan yang masih berjalan, muncul berbagai pemberitaan yang mengaitkan MUI dengan persoalan proyek. Hal ini dinilai tidak adil dan mencederai fakta.
“Kami merasa difitnah dan didzolimi. Kami patuh pada aturan negara, tapi justru diseret dalam persoalan yang bukan ranah kami,” tegas Ujang.
MUI pun secara terbuka meminta pemerintah daerah bertanggung jawab atas polemik yang terjadi, mengingat seluruh proses perencanaan hingga pengawasan berada di bawah kendali mereka.
“Karena mereka yang merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi. Jadi mohon tanggung jawabnya,” ujarnya.
Terkait isu proyek mangkrak, MUI menolak anggapan tersebut. Mereka menilai pembangunan masih dalam tahap berjalan, meski belum rampung.
“Kami tidak menyebut ini mangkrak. Ini masih proses, mekanismenya sedang berjalan,” katanya.
Di tengah polemik yang berkembang, MUI berharap adanya pelurusan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
Selain itu, mereka juga mendorong percepatan pembangunan agar gedung dapat segera dimanfaatkan.
“Yang kami inginkan sederhana, gedung ini selesai dan bisa digunakan untuk umat,” pungkasnya.
Reporter: Sr1
Redaktur: Rapik Utama
Dengan hormat: Dilarang melakukan penyalinan (copy-paste), tindakan plagiarisme, atau penggunaan sebagian maupun seluruh isi artikel tanpa izin resmi dari Redaksi MediaAksara.id
