Kepala Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Usep Saepulrohmat / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Isu ketiadaan ambulans desa, BUMDes yang disebut terbengkalai, hingga kabar kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak dipegang langsung oleh penerima manfaat, memicu beragam reaksi publik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Cikaret Usep Saepulrohmat memberikan klarifikasi dan penjelasan menyeluruh terkait isu-isu yang berkembang.
Perihal Ambulans Desa, Usep membenarkan hingga saat ini Desa Cikaret belum memiliki ambulans sendiri. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bersama para pemangku kepentingan desa.
Baca: https://mediaaksara.id/99-persen-warga-sukabumi-sudah-punya-dokumen-kadisdukcapil-layanan-gratis/
“Kami memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa. Pengadaan ambulans memang dikesampingkan terlebih dahulu berdasarkan hasil Musrenbangdes,” ujarnya, Jumat (23/1/2026) di Kantor Desa Cikaret.
Ia menambahkan, pengadaan ambulans sebenarnya telah masuk dalam rencana anggaran tahun 2026. Namun, kebijakan efisiensi anggaran hingga 70 persen membuat rencana tersebut harus ditinjau ulang.
Meski demikian, pelayanan kepada warga tetap berjalan. Pemerintah Desa Cikaret berkoordinasi dengan desa lain untuk meminjam ambulans jika ada warga yang membutuhkan, tanpa dipungut biaya.
“Belum lama ini kami membantu penanganan tiga warga yang membutuhkan ambulans,” tambahnya.
Terkait BUMDes, Usep menjelaskan sejak 2019 hingga 2024 Desa Cikaret belum mengalokasikan penyertaan modal. Baru pada tahun 2025, seiring adanya instruksi presiden, desa mulai serius mengembangkan BUMDes.
Setelah melalui kajian bersama BPD dan instansi terkait, tiga sektor dikaji, yakni pertanian, peternakan, dan perikanan. Hasilnya, peternakan ayam petelur dipilih sebagai unit usaha unggulan.
Baca: https://mediaaksara.id/pbvsi-sukabumi-gaspol-pembinaan-atlet-bidik-potensi-prestasi-voli-daerah/
“Dari 800 ekor ayam, sekitar 50 persen sudah mulai bertelur. Prediksi tingkat keberhasilannya mencapai 94 persen,” ungkap Usep.
BUMDes juga dinilai memberi manfaat, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga penyediaan telur dengan harga di bawah pasaran bagi warga Desa Cikaret.
Menanggapi isu kartu PKH yang disebut tidak dipegang penerima manfaat, Usep menegaskan pemerintah desa tidak memiliki kewenangan dalam pencairan bantuan.
“Pencairan PKH langsung ke rekening masing-masing penerima dan menjadi kewenangan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, serta pendamping PKH. Pemerintah desa hanya sebatas koordinasi data,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan jika terdapat dugaan pungutan liar, hal tersebut berada di luar ranah pemerintah desa karena proses pencairan tidak melibatkan desa.
Usep menegaskan Pemerintah Desa Cikaret terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Namun, ia berharap kritik disampaikan dengan diawali klarifikasi atau tabayun.
“Kami tidak anti kritik. Yang kami sayangkan, isu ini ramai tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu kepada pemerintah desa,” ujarnya.
Sumber: @Prima
Redaktur: Rapik Utama
