Home / Kabar Daerah

Kamis, 24 April 2025 - 13:37 WIB

PTSL 2025 Diluncurkan di Sukabumi, Kepala ATR/BPN Pilih Bungkam Ketimbang Terbuka

Kantor ATR/BPN di Jalan Jalur Lingkar Selatan, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat / Foto: Mediaksara

MEDIAKSARA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sukabumi resmi menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Ajudikasi serta Satuan Tugas Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 pada Kamis (24/04/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima, program strategis nasional ini akan menyasar lima kecamatan dan 13 desa di wilayah Kabupaten Sukabumi, guna mempercepat proses penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).

Baca: https://mediaaksara.id/bpn-sukabumi-bungkam-warga-nyalindung-belum-terima-sertifikat-tanah-program-lintor/

Adapun rincian wilayah yang akan melaksanakan program PTSL 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Cibadak: Desa Sekarwangi, Karangtengah, dan Batununggal.

2. Kecamatan Jampang Tengah: Desa Tanjungsari, Sindangresmi, Bojongjengkol, Bojongtipar, Panumbangan, dan Padabeunghar.

3. Kecamatan Cidadap: Desa Cidadap.

Baca: https://mediaaksara.id/terhambat-3-tahun-pengukuran-paksa-lahan-tower-sutt-150-kv-oleh-pln-dan-bpn-sukabumi/

4. Kecamatan Sagaranten: Desa Margaluyulu dan Sinarbentang.

5. Kecamatan Cicurug: Desa Pasawahan.

Namun di balik pelaksanaan program ini, muncul ironi. Kepala Kantor ATR/BPN Sukabumi, Agus Sutrisno selaku pejabat publik, enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi terkait mekanisme pelaksanaan, target bidang tanah, dan estimasi penyelesaian program PTSL tersebut.

Baca: https://mediaaksara.id/polemik-lahan-eks-n-v-p-d-hardja-panitia-desak-atr-bpn-sukabumi-segera-tindaklanjuti-sengketa/

Padahal upaya konfirmasi sudah dilakukan mediaksara sejak Rabu (23/04), baik melalui sambungan seluler maupun secara langsung saat pelantikan panitia PTSL di kantor ATR/BPN. Sayangnya, Agus tetap memilih diam. Tak ada satu pun pernyataan yang diberikan kepada publik, seolah lupa bahwa jabatan publik datang dengan tanggung jawab untuk transparan.

Sikap tertutup ini pun menjadi sorotan, mengingat keterbukaan informasi menjadi hak masyarakat, apalagi dalam program yang bersentuhan langsung dengan hak atas tanah warga.

 

Redaktur : Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Armada Sampah Jampangkulon Terbatas, Warga Desak Pemkab Sukabumi Tambah Truk

Kabar Daerah

Festival Kopi Sukabumi Kembali Jadi “Black Gold” Jawa Barat ‎

Kabar Daerah

Sambut HUT ke-81 TNI, Forkopimcam Jampangkulon Bersihkan Pasar Cinagen dan Soroti Kendala Armada Sampah ‎

Kabar Daerah

Polri dan Media Perkuat Sinergi di Tengah Apel Kebangsaan PUI di Sukabumi

Kabar Daerah

Akta Cerai Dipersoalkan, Warga Kalibunder Mengaku Tak Pernah Menerima Panggilan Pengadilan Agama Cibadak

Kabar Daerah

Dana Desa Tahap II 2026 Digulirkan, Jalan Kampung Purbasari Sukabumi Dibangun

Kabar Daerah

Revisi RTRW Sukabumi Disorot, Aktivis Dorong Evaluasi Berbasis Hukum dan Solusi Kepastian Investasi

Kabar Daerah

Hari Bakti PU ke-81, DPU Sukabumi Gelar Bedah Rumah Warga Prasejahtera di Surade ‎