Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Risnandar, usai audiensi dengan Wakil Bupati Sukabumi dan jajaran perangkat daerah di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (16/7/2026) / Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID – Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Risnandar, berharap enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VI Sukabumi dapat lebih aktif memperjuangkan berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Sukabumi di tingkat nasional.
Menurut Aris, para wakil rakyat di Senayan memiliki peran penting sebagai representasi masyarakat Sukabumi untuk mengawal berbagai kebutuhan daerah, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana.
“Kami berharap enam anggota DPR RI asal Sukabumi bisa mendorong dan menggaungkan persoalan Kabupaten Sukabumi di tingkat nasional. Mereka adalah representasi masyarakat Sukabumi di Senayan,” ujar Aris, kamis (16/7/2026) kepada awak media.
Ia menjelaskan, persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat melalui dukungan para legislator.
Selain itu, Aris menyoroti tingginya potensi bencana serta penanganan pasca bencana di Kabupaten Sukabumi yang disebut sebagai salah satu wilayah dengan risiko bencana terbesar di Jawa Barat. Karena itu, menurutnya, kondisi tersebut perlu terus disuarakan agar mendapat prioritas penanganan dari pemerintah pusat.
“Kabupaten Sukabumi memiliki potensi bencana yang sangat besar. Kondisi ini harus terus disampaikan di ruang-ruang kebijakan nasional agar ada perhatian yang lebih serius,” katanya.
Baca Juga :
Dalam audiensi bersama Pemkab Sukabumi, GMNI juga menyampaikan berbagai rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bahan tindak lanjut terhadap berbagai persoalan daerah.
Aris menambahkan, dalam dialog bersama Wakil Bupati Sukabumi sempat disinggung pula mengenai isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk pembahasan mengenai LGBT sebagai salah satu isu bahaya moral nonmiliter. Namun, menurutnya, pembahasan tersebut tidak berkembang menjadi diskusi khusus.
“Terpenting bagi kami, berbagai persoalan sosial tetap perlu menjadi perhatian bersama dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, moral, dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Reporter: Sr1
Redaktur: Rapik Utama
