FGD Rumah Literasi Merah Putih mempertemukan pemerintah, penegak hukum, BPN, PLN, pelaku usaha dan masyarakat untuk membuka jalur komunikasi dan mempercepat penyelesaian persoalan / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID — Forum Rumah Literasi Merah Putih di Cafe The Bumee, Jalur Lingkar Selatan, Sukabumi, Selasa (1/9/2026), tidak sekadar menjadi ruang diskusi. Forum ini menjadi tempat mempertemukan pemerintah, penegak hukum, BUMN, masyarakat, insan pers dan pelaku usaha dalam satu meja.
Peran moderator menjadi salah satu kunci kelancaran forum. Aam Abdul Salam memandu diskusi dengan gaya cair dan lugas, sekaligus memastikan persoalan yang disampaikan peserta mendapat respons dari instansi terkait.
”Tujuannya biar tidak ada miskomunikasi. Kalau ada aturan baru, ada kendala listrik, atau persoalan tanah, langsung kita tanyakan di sini,” ujar Aam.
Baca Juga :
Empat pemateri lintas sektor hadir dalam forum tersebut, yakni Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Sukabumi Fahmi Rachman, Kasi PHP BPN Kabupaten Sukabumi Anang HP, Kabid Sandikami Diskominfo Kabupaten Sukabumi Ujang Zulkifli, serta perwakilan PLN UIP JBT 1 MSB Elga Bagus Sulaksmono.
Fahmi menegaskan dukungan Kejari terhadap investasi yang memberikan dampak positif bagi Sukabumi, dengan tetap memastikan pelaksanaannya sesuai aturan.
Dari sektor pertanahan, Anang menyampaikan komitmen BPN memberikan layanan yang mudah dan pasti. Ia juga meminta masyarakat atau pelaku usaha menyampaikan data terkait persoalan PTSL yang belum selesai agar dapat ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan.
Sementara itu, Diskominfo menekankan pentingnya kolaborasi dengan insan pers agar informasi pembangunan dapat tersampaikan kepada masyarakat. PLN juga membuka ruang koordinasi bagi pelaku usaha yang menghadapi kebutuhan daya maupun kendala kelistrikan.
Baca Juga :
Penggagas Rumah Literasi Merah Putih, Dede Heri, berharap forum pentahelix tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi berkembang menjadi agenda rutin.
”Rumah Literasi Merah Putih ingin jadi rumah bersama. Di sini pemerintah, BUMN, penegak hukum dan masyarakat duduk satu meja,” kata Dede.
Forum ini menunjukkan persoalan pelayanan publik dan investasi tidak selalu berhenti pada regulasi. Komunikasi yang terbuka dan koordinasi lintas sektor menjadi pintu penting agar persoalan di lapangan tidak berubah menjadi tembok bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Reporter : Ronald Alexsander
Redaktur: Rapik Utama
