Aksi Aliansi Masyarakat Sukamulya di PT. Paiho, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi/ Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID – Ratusan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menggelar aksi damai di halaman PT. Paiho Indonesia pada Kamis (26/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja harian lepas (THL) yang dinilai tidak adil dan merugikan warga lokal.
Dalam aksi, massa membawa sejumlah baliho bertuliskan “Aliansi Masyarakat Sukamulya Menolak Eksploitasi Borongan,”, “Stop Adu Domba Kami,” hingga “PT. Deswita Pemakan Gaji Tenaga Harian Lepas, RIP Kesejahteraan THL”
Dikonfirmasi MediaAksara, kordinator aksi, Eden Suhendar menyampaikan seruan kepada seluruh warga Desa Sukamulya untuk bersatu menyuarakan keprihatinan atas praktik rekrutmen tenaga kerja yang dianggap semena-mena.
“Khususnya terkait penerimaan Tenaga Harian Lepas (THL) di PT. Paiho yang berlokasi di desa kita. Para pekerja THL selama ini tidak memiliki status kerja yang jelas, tidak ada perjanjian kerja, dan tidak mendapatkan hak-hak yang layak,” ujar Eden.
Eden menambahkan, pekerja THL kerap menerima upah di bawah ketentuan yang berlaku, bahkan masih dalam bentuk tunai tanpa sistem penggajian melalui rekening bank. Mereka juga tidak mendapatkan jatah makan seperti pekerja tetap, dan beberapa di antaranya diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur.
Atas dasar itu, aksi damai ini menuntut:
1. Pengangkatan seluruh THL menjadi karyawan tetap.
2. Prioritas penerimaan pekerja dari warga setempat.
3. Pemenuhan seluruh hak-hak pekerja sesuai ketentuan.
4. Penghapusan praktik percaloan tenaga kerja.
” Aksi ini bentuk keprihatinan kami terhadap nasib para pekerja lokal yang selama ini terpinggirkan,” tegas Eden.
Terpisah, Kepala Desa Sukamulya, Dudun Ibrahim, dikonfirmasi oleh MediaAksara membenarkan adanya aksi damai yang berlangsung dalam dua kubu berbeda.
“Hari ini ada dua kelompok. Satu menolak sistem THL, satu lagi mendukung. Keduanya punya kepentingan masing-masing,” ujar Dudun.
Kades mengakui situasi ini menunjukkan indikasi minimnya penilaian juga kepercayaan masyarakat atas dugaan pembiaran dari pemerintah desa. Lalu, Ia berharap jangan sampai terjadi konflik antarwarga.
“Sebagai warga, saya berharap ada solusi damai. Dan semoga ke depannya, oknum-oknum lembaga desa yang menjadikan lamaran kerja sebagai ajang kesempatan pungutan bisa diberantas,” tegasnya.
Reporter : Juliansyah
Redaktur : Rapik Utama
