Polemik Program P2RW di Kota Sukabumi memanas: Aksi ratusan RT/RW mendatangi DPRD Kota Sukabumi/ Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID — Polemik Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) dan janji politik Pemerintah Kota Sukabumi memanas. Ratusan pengurus RT/RW se-Kota Sukabumi mendatangi gedung DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut kepastian realisasi program yang dinilai paling dirasakan masyarakat bawah.
Dalam audiensi, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda menegaskan pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar Program P2RW tetap masuk dalam anggaran tahun 2026.
“Kami tadi sudah sepakat bahwa P2RW tidak akan hilang. Persoalan saat ini lebih kepada teknis penganggaran. Dalam MoU sebenarnya sudah ada, hanya karena pengurangan TKD sehingga belum masuk dalam SIPD,” ujar Wawan Juanda usai audiensi bersama ratusan RT/RW, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, DPRD masih memiliki peluang untuk memperjuangkan program tersebut baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan. Bahkan, DPRD siap mencari skema pengalihan anggaran agar Program P2RW tetap direalisasikan.
“Kami siap pasang badan. P2RW tidak boleh tidak ada di tahun 2026,” tegasnya.
Selain P2RW, DPRD juga menyoroti persoalan dana abadi RT/RW yang sebelumnya menjadi program unggulan kepala daerah. Wawan menyebut, secara regulasi dana abadi tidak bisa disalurkan melalui skema hibah karena terbentur aturan pemerintah pusat.
Meski demikian, DPRD mengaku tengah mencari alternatif agar bantuan sebesar Rp10 juta per tahun tetap dapat direalisasikan melalui skema lain.
Sementara itu, koordinator aksi, Mauly Fahlevi Prawira menegaskan kedatangan para RT/RW bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan menagih hak masyarakat dan meminta pemerintah menepati janji politik.
“Kami datang bukan untuk mengemis ataupun meminta-minta. Kami hadir untuk menuntut hak dan meminta DPRD mendesak Wali Kota memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat,” ungkap Mauly.
Dengan hormat: Dilarang melakukan penyalinan (copy-paste), tindakan plagiarisme, atau penggunaan sebagian maupun seluruh isi artikel tanpa izin resmi dari Redaksi MediaAksara.id
Dalam forum tersebut, para RT/RW menyampaikan empat tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Sukabumi.
Pertama, mereka menolak penghapusan Program P2RW karena dianggap menjadi satu-satunya program pembangunan berbasis rembug warga yang benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Kedua, mereka meminta pembayaran insentif RT, RW, Linmas, marbot hingga kader Posyandu tidak lagi terlambat. Mereka mengaku keterlambatan insentif membuat aparat kewilayahan kesulitan memenuhi kebutuhan, termasuk saat Hari Raya Idulfitri lalu.
Ketiga, para RT/RW menyoroti pengelolaan dana kelurahan yang dinilai sarat kepentingan politik dan diduga kerap dijadikan “makanan tim sukses”. Mereka menilai program di tingkat kelurahan sering tidak melibatkan unsur RT, RW maupun Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
- Baca Juga: https://mediaaksara.id/dprd-soroti-izin-air-bawah-tanah-pendapatan-pajak-sukabumi-baru-rp65-miliar/
Keempat, mereka menagih realisasi program dana abadi yang sebelumnya dijanjikan sebagai program unggulan kepala daerah.
“Jangan sampai janji politik mencederai demokrasi. Jangan sampai setiap calon pemimpin seenaknya berbohong kepada masyarakat,” tegas Mauly.
Kekecewaan para pengurus RT/RW semakin memuncak lantaran hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota terkait nasib Program P2RW. Mereka menilai alasan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh dijadikan dalih menghapus program yang dianggap vital bagi masyarakat.
- Baca Juga: https://mediaaksara.id/kdm-tegaskan-kasundaan-jadi-energi-peradaban-dan-masa-depan-bangsa/
Sebagai bentuk tekanan politik, para RT/RW bahkan mengultimatum akan menggelar aksi lebih besar dengan melibatkan elemen masyarakat dari seluruh wilayah Kota Sukabumi apabila tuntutan mereka tidak segera direspons pemerintah.
“Kami masih memberikan toleransi sampai bulan ini karena akan menghadapi Iduladha. Tetapi jika tidak ada kepastian, kami siap turun dengan massa yang lebih besar,” pungkasnya.
Diketahui, Program P2RW selama ini memiliki alokasi anggaran sekitar Rp25 juta per RW dan dianggap menjadi salah satu program pembangunan lingkungan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tingkat bawah di Kota Sukabumi.
Reporter: Ronald Alexsander
Redaktur: Rapik Utama
