Bakom RI: M. Qodari dan PWI Pusat membahas masa depan pers nasional, termasuk wacana keringanan pajak media mainstream dan tata kelola ruang digital dalam program siniar PWI CHANNEL / Foto: Istimewa
JAKARTA, MEDIAAKSARA.ID — Wacana keringanan pajak bagi media arus utama mengemuka dalam program siniar PWI CHANNEL yang menghadirkan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, M. Qodari, di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
M. Qodari hadir sebagai narasumber utama dan disambut Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir. Diskusi dipandu wartawan senior Dede Apriyadi.
Dalam dialog, Qodari menyampaikan pentingnya membahas usulan kebijakan keringanan pajak bagi media mainstream kepada kementerian terkait. Menurutnya, dukungan pemerintah perlu dipertimbangkan untuk menjaga keberlangsungan industri pers nasional di tengah tekanan dan persaingan ekosistem digital.
Baca Juga :
Oknum ASN Dishub Diduga Lecehkan Siswi PKL, BKPSM Sukabumi: Ancaman Pemecatan
Selain persoalan industri media, diskusi membahas perlunya tata kelola ruang digital yang lebih seimbang. Qodari menilai media arus utama memiliki tanggung jawab etik yang ketat, sementara media sosial berkembang dengan tingkat kebebasan yang jauh lebih besar.
”Sosial media saat ini sudah terlanjur bebas, sementara media mainstream terikat oleh etika. Karena itu, bagaimana cara mengatur konten media sosial ini harus dibahas bersama,” ujar Qodari.
Ia mendorong pembahasan kelak melibatkan PWI, organisasi pers lainnya, hingga DPR agar tercipta ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi keterbukaan Bakom RI berdialog langsung dengan insan pers. Ia menilai komunikasi antara pemerintah dan organisasi pers penting untuk membangun ekosistem informasi publik yang kredibel.
Baca Juga :
”Kehadiran Kepala Bakom RI di PWI Pusat menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi dunia pers,” kata Munir.
Selain itu, Qodari juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap media tidak dimaksudkan untuk mengintervensi ruang redaksi. Menurutnya, dukungan merupakan bagian dari kemitraan strategis pemerintah dan media dalam menjaga arus informasi publik agar tetap akurat, transparan, dan akuntabel.
Pembahasan ditutup dengan isu evaluasi program pemerintah melalui survei publik. Data dan hasil survei dinilai penting sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Sumber : PWI Pusat
Redaktur: Rapik Utama
