Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Mitra kerja mulai bahas Raperda Desa 2026 di aula PSDA DPU, Kamis (23/4/2026) / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa di Kabupaten Sukabumi resmi memasuki tahap pembahasan. Komisi I DPRD menegaskan komitmennya untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam memberikan masukan.
Rapat kerja digelar pada Kamis, 23 April 2026, di Aula Dinas PSDA, dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, menjelaskan revisi Perda Desa menjadi langkah wajib menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 27 Maret 2026.
“Dengan adanya regulasi baru dari pemerintah pusat, daerah harus segera menyesuaikan. Ada empat Perda yang akan direvisi, yakni Perda tentang Desa, BPD, perangkat desa, serta Pilkades,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembahasan Raperda ini sangat krusial untuk diselesaikan pada tahun 2026. Pasalnya, pemerintah daerah dituntut siap menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027.
- Dengan hormat: Dilarang melakukan penyalinan (copy-paste), tindakan plagiarisme, atau penggunaan sebagian maupun seluruh isi artikel tanpa izin resmi dari Redaksi MediaAksara.id
Dalam rancangan tersebut, terdapat sejumlah perubahan signifikan, di antaranya masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga 8 tahun, penguatan RPJM Desa, peningkatan gaji dan kesejahteraan perangkat desa, serta pengelolaan dana desa.
Iwan menambahkan, proses pembahasan ini tidak akan berjalan tertutup. DPRD, khususnya Komisi I, membuka ruang partisipasi publik agar regulasi yang dihasilkan benar sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami sangat terbuka untuk menyerap aspirasi, saran, dan masukan dari masyarakat maupun pemerintah desa. Ini penting agar Perda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Ia berharap, sinergi antara DPRD dan masyarakat desa dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan desa ke depan.
“Semakin banyak masukan yang konstruktif, maka Perda ini akan semakin kuat dan relevan dalam mendukung pembangunan desa,” pungkasnya.
Reporter: Sr1
Redaktur: Rapik Utama
