Komisi II DPRD Sukabumi Bahas RAPBD 2026, Dorong Sinergi dengan Mitra Kerja di Tengah Penurunan Anggaran

Rakor Komisi Sukabumi bersama Mitra Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi/ Foto: Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja bersama mitra kerja membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Rapat berlangsung di Aula Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, Jalan Cikembang, Desa Cikembar, pada Selasa (7/10/2025).

Rapat kerja hari kedua dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Tedi Setiadi. Hadir pula perwakilan dari sejumlah mitra kerja, di antaranya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Bagian PBJ Setda, Bagian Ekbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta mitra perangkat daerah lainnya.

Dikonfirmasi awak media, Tedi Setiadi dari fraksi partai Gerindra menjelaskan rapat ini merupakan tahapan awal pembahasan RAPBD 2026 yang akan berlanjut ke tingkat pimpinan komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

Baca: https://mediaaksara.id/sorotan-mbg-sukabumi-191-dapur-beroperasi-tanpa-sertifikat-laik-higiene-sanitasi-dinkes-masih-berproses/

“Hari ini rapat awal. Nanti usulan dan aspirasi dari Komisi II akan kita teruskan ke rapat pimpinan komisi dan Banggar, termasuk usulan dari masing-masing mitra kerja,’ ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara DPRD Komisi II dengan mitra kerja, agar program pembangunan dapat berjalan optimal. “Saya berharap mitra Komisi II dapat bersinergi dengan kami, sehingga program-program dapat terealisasi dengan baik,” tambahnya.

Baca: https://mediaaksara.id/komisi-iii-dprd-sukabumi-evaluasi-kinerja-bumd-tidak-ada-penyertaan-modal-dan-isu-dua-perumda/

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Herdiawan Waryadi, mengungkapkan bahwa usulan dari dinasnya hanya sekitar 16 persen yang terakomodir dalam RAPBD 2026, menyusul berkurangnya total anggaran daerah hingga Rp700 miliar.

“Kita mengikuti saja, sami’na wa atho’na, sesuai kondisi keuangan daerah. Yang penting kegiatan-kegiatan layanan dasar menjadi prioritas,” ujar Herdiawan.

Rapat kerja menjadi momentum bagi DPRD dan perangkat daerah untuk menyesuaikan rencana program di tengah keterbatasan fiskal, dengan tetap mengutamakan pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Redaktur: Rapik Utama