Kepala Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Sukabumi Baenuri Samsi diwawancara awak media / Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah penguatan tata kelola pembangunan desa yang transparan dan partisipatif.
Kegiatan yang dilaksanakan Rabu (22/4/2026) dihadiri unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa Profesional, para kepala dusun, RT/RW, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi.
Kepala Desa Cimanggu, Baenuri Samsi, menjelaskan selain memaparkan arah kebijakan penggunaan dana desa, pihaknya juga menyampaikan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, secara kelembagaan, koperasi desa telah siap beroperasi. Koperasi telah berbadan hukum dan telah melaksanakan rapat anggota sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi.
“Seluruh aspek administratif sudah terpenuhi. Koperasi sudah berbadan hukum dan rapat anggota telah dilaksanakan. Saat ini tinggal menunggu realisasi pembangunan gedung,” ungkapnya.
Dengan hormat: Dilarang melakukan penyalinan (copy-paste), tindakan plagiarisme, atau penggunaan sebagian maupun seluruh isi artikel tanpa izin resmi dari Redaksi MediaAksara.id
Pemerintah desa, lanjut Baenuri, telah menjalankan peran sesuai kewenangan dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan. Sementara itu, proses pembangunan fisik menjadi kewenangan pihak Kodim 0607/Sukabumi.
Di sisi lain, BUMDes Cimanggu juga telah melakukan pembaruan kepengurusan setelah berakhirnya masa jabatan sebelumnya. Pengurus baru kini telah terbentuk dan memiliki rencana kerja yang berfokus pada sektor pertanian.
Program tersebut selaras dengan kebijakan ketahanan pangan desa, di mana sekitar 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk mendukung sektor tersebut.
Dari proposal yang diajukan, BUMDes membutuhkan anggaran sekitar Rp100 juta dari total pagu Rp390 juta. Sementara sisa anggaran sekitar Rp290 juta, berdasarkan hasil koordinasi dengan DPMD, wacana akan diarahkan program pembangunan lain yang belum terakomodir dalam APBDes, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah desa berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami prioritas pembangunan desa serta mendukung percepatan realisasi program, khususnya pengembangan koperasi desa dan penguatan BUMDes sebagai pilar ekonomi lokal.
Reporter: Sr1
Redaktur: Rapik Utama
