Fraksi Kebangkitan Rakyat DPRD Kota Sukabumi Agus Samsul, mendukung penambahan modal untuk BPR Kota Sukabumi dengan sejumlah catatan/ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Fraksi Kebangkitan Rakyat (FKR) DPRD Kota Sukabumi menyampaikan sejumlah catatan dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), khususnya terkait rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Ketua Fraksi Kebangkitan Rakyat, Agus Samsul, menegaskan pada prinsipnya fraksinya mendukung penguatan permodalan BPR sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat kapasitas lembaga keuangan milik pemerintah daerah.
Namun, dukungan disertai sejumlah catatan agar pelaksanaannya dilakukan secara selektif, terukur, dan tidak mengurangi prioritas anggaran bagi pelayanan dasar masyarakat.
Menurut Agus, kebijakan penyertaan modal harus memiliki arah dan target yang jelas, terutama dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penambahan penyertaan modal harus memiliki target dan arah yang jelas. Kami mempertanyakan sejauh mana peningkatan kontribusi dividen terhadap PAD yang dapat dicapai setelah adanya tambahan modal,” ujarnya saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna.
FKR menilai setiap kebijakan fiskal daerah harus dijalankan secara hati-hati agar keseimbangan antara penguatan ekonomi daerah dan kebutuhan pelayanan publik tetap terjaga.
Selain menyoroti penyertaan modal BPR, FKR juga memberikan perhatian terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Sukabumi.
Bagi FKR, capaian tersebut patut diapresiasi sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik. Namun, penghargaan itu tidak boleh berhenti sebagai simbol keberhasilan administratif semata.
Agus menegaskan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah harus tercermin dalam kehidupan masyarakat melalui meningkatnya kualitas pelayanan publik, menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya kesejahteraan warga.
“Fraksi Kebangkitan Rakyat berharap pencapaian Opini WTP berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi secara nyata. Opini WTP di atas kertas harus menjadi WTP dalam kenyataan sosial masyarakat,” tegasnya, Minggu (21/6/2026).
Reporter: Ronald Alexsander
Redaktur: Rapik Utama
