Program Ketapang Desa Tegalpanjang, Cireunghas, Kabupaten Sukabumi: ternak domba bersumber Dana Desa / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Kepala Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Dadang Priatna, dengan tegas membantah tudingan adanya permintaan upeti dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Dana Desa. Bantahan ini disampaikan menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya pungutan Rp500 ribu per ekor domba kepada pengelola program.
Dadang menegaskan, seluruh pelaksanaan Program Ketapang di Desa Tegalpanjang sejak tahun 2022 hingga 2024 telah dijalankan sesuai aturan, transparan, dan berada dalam pengawasan pihak terkait, termasuk pendamping desa.
“Kami tegaskan tidak ada upeti yang diminta kepada pengelola. Pengelolaan ternak domba ini pun bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan warga,” ujar Dadang kepada media.
Sebelumnya, program budidaya domba yang didanai Dana Desa dengan total anggaran kumulatif sekitar Rp70 juta tersebut memicu sorotan publik. Hal itu menyusul temuan adanya domba yang dipelihara di luar wilayah Desa Tegalpanjang, serta dugaan bahwa sebagian ternak berada di lahan pribadi kepala desa.
Menanggapi hal tersebut, Dadang menjelaskan mekanisme pengelolaan program telah disepakati melalui musyawarah desa, serta mengikuti juklak dan juknis pemerintah. Hasil usaha ternak, apabila terdapat keuntungan setelah dikurangi biaya operasional dan bagi hasil dengan pengelola, akan dimasukkan ke kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Semua proses dicatat, dilaporkan, dan diverifikasi. Dana Ketapang digunakan untuk pembelian domba dan telah dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai mekanisme keuangan desa,” jelasnya.
Ia menambahkan, Program Ketapang bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian dari strategi desa untuk membangun kemandirian ekonomi warga melalui sektor peternakan yang berkelanjutan.
“Tujuan kami jelas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dijalankan untuk warga, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Dadang.
Di akhir pernyataannya, Dadang berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta tetap mendukung upaya pemerintah desa dalam membangun ekonomi lokal.
“Kami terbuka dan siap menunjukkan data serta laporan kegiatan kepada siapa pun. Prinsip kami jelas: transparan, akuntabel, dan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: Iwan
Redaktur: Rapik Utama
