Poster Dinas Sosial Kota Sukabumi soal kebijakan BPJS Kesehatan Kota Sukabumi berdasarkan desil menuai respons warga / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID — Kebijakan pemerintah pusat atas kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga Sukabumi kembali menjadi perhatian publik. Informasi mengenai dukungan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui Pemerintah Daerah, khususnya berdasarkan kategori desil kesejahteraan, memantik beragam respons warga di media sosial.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi melalui akun media sosial resminya, Jumat (11/9/2026), dikutip MediaAksara menyampaikan Pemerintah Kota Sukabumi memberikan dukungan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU-BP Pemda bagi warga sesuai ketentuan Desil 1–5.
Sementara warga yang masuk Desil 6–10 diinformasikan terkait pengalihan pembiayaan dari skema yang sebelumnya ditanggung pemerintah menuju pembiayaan mandiri, sesuai ketentuan yang berlaku.
”Info terbaru untuk warga Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi memberikan dukungan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU-BP Pemda bagi warga sesuai ketentuan Desil 1–5, serta informasi pengalihan pembiayaan mandiri bagi Desil 6–10,” tulis admin Dinsos Kota Sukabumi.
Baca Juga :
Informasi tak lama kemudian mendapat perhatian warganet. Berdasarkan pantauan MediaAksara.id, unggahan telah dibagikan puluhan kali dan mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Sejumlah komentar tidak hanya mempertanyakan kebijakan, tetapi juga menyoroti persoalan akurasi klasifikasi desil yang dianggap belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Salah satunya disampaikan Ida Farida. Ia mempertanyakan proses pendataan setelah mengaku mengalami kondisi yang menurutnya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat.
”Siapa yang mendata sehingga banyak sekali kesalahan klasifikasi desil bagi warga. Saya contohnya, janda anak tiga, tidak punya rumah, kerja serabutan, masa masuk desil 9,” tulisnya.
Baca Juga :
Kritik Desil DTSEN Disorot Zainul, Warga Miskin Terancam Kehilangan Bantuan hingga KIP Pendidikan
Keluhan serupa disampaikan Yuna Coey Sofyan. Ia mengaku kedua orang tuanya sudah lanjut usia dengan penghasilan yang tidak menentu, tetapi tercatat dalam kategori desil yang membuat kepesertaan BPJS PBI tidak lagi aktif.
”Tolong datanya dibenerin dulu. Masa orangtua dua-duanya sudah lansia, penghasilan pun tidak tentu tapi masuk desil 6. BPJS PBI sudah tidak aktif, sudah lapor ke desa tapi belum ada tindak lanjut,” tulisnya.
Persoalan semakin terasa ketika menyangkut warga lanjut usia dan masyarakat yang memiliki kebutuhan pengobatan rutin.
Neng Yani Trihatini, misalnya, menyampaikan pengalaman seorang tetangganya yang berusia sekitar 70 tahun dan memiliki penyakit jantung serta paru-paru. Menurutnya, warga masuk kategori desil 6–10 sehingga menghadapi persoalan pembiayaan ketika membutuhkan layanan kesehatan.
”Kalau masalah kesehatan saja harus tergantung desil. Banyak yang sakit tidak tertolong karena harus memikirkan biaya dari mana,” tulisnya.
Baca Juga :
Dinamika tersebut memperlihatkan kebijakan berbasis data sosial ekonomi tidak hanya berbicara mengenai administrasi, tetapi juga menyentuh langsung akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama kesehatan.
Di satu sisi, klasifikasi desil diperlukan sebagai instrumen untuk menentukan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima bantuan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Namun di sisi lain, munculnya keluhan warga menunjukkan pentingnya memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
Kondisi ekonomi keluarga juga dapat berubah. Kehilangan pekerjaan, menjadi kepala keluarga tunggal, merawat orang tua lanjut usia, hingga munculnya kebutuhan pengobatan dapat membuat kemampuan ekonomi seseorang berbeda dengan kondisi ketika data sebelumnya dihimpun.
Baca Juga :
Karena itu, aspirasi warga melalui media sosial dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pemutakhiran verifikasi data, dan solusi. Terutama bagi masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang tercatat.
Hingga berita ini ditulis pada Senin (14/9/2026), berbagai komentar warga merupakan bentuk aspirasi dan pengalaman yang disampaikan secara terbuka melalui media sosial. MediaAksara.id tidak menyimpulkan adanya kesalahan pendataan sebelum terdapat verifikasi dari pihak berwenang.
Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinsos diharapkan dapat terus membuka ruang pengaduan dan memastikan warga memiliki akses solusi untuk mengajukan perbaikan data apabila terdapat ketidaksesuaian kondisi sosial ekonomi.
Redaktur: Rapik Utama
