Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) Kabupaten Sukabumi, Dani Tarsoni saat diwawancara awak media / Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID – Beberapa kepala dinas Kabupaten Sukabumi angkat bicara dalam wawancara menyampaikan bahasan kinerja dan kebutuhan anggaran tambahan 2025 usai rapat kerja Komisi III DPRD yang digelar di aula DKUKM, Jalan Raya Cibolang, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Selasa (15/7/2025).
Namun, kontras dengan upaya keterbukaan informasi publik para kepala dinas, Sekretaris Komisi III DPRD, Deni Gunawan, justru memilih bungkam dan enggan memberi pernyataan resmi usai rapat. Saat diminta konfirmasi oleh awak media, Deni hanya menjawab singkat, “Ke Ketua saja, ke Pak Hera,” lalu bergegas masuk kendaraan tanpa memberi penjelasan. Sedangkan Ketua Komisi III, Hera Iskandar setelah ditelisik awak media sudah tidak ada di aula DKUKM.
Diketahui mitra rakor dihadiri kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapenda, serta Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sukabumi.
Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin), Dani Tarsoni, dikonfirmasi menjelaskan rapat bersama Komisi III difokuskan pembahasan realisasi dan kebutuhan tambahan anggaran untuk semester I dan II tahun 2025.
“Diskusi tadi lebih banyak soal kolaborasi ke depan. Kami sampaikan realisasi keuangan, juga mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan masyarakat yang erat kaitannya dengan kepentingan publik,” terang Dani.
Ia menambahkan sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan agar program kerakyatan bisa berjalan optimal dan selaras dengan aspirasi masyarakat.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Hari Riyadi, menyoroti pentingnya kolaborasi bersama DPRD dalam mengatasi kekurangan anggaran, khususnya untuk mendukung program strategis ketahanan pangan seperti MBG (Makan Bergizi Gratis).
“Kami harap Komisi III bisa memperjuangkan tambahan anggaran. DKP punya tanggung jawab memastikan keamanan pangan, termasuk melalui uji lab. Kita juga berharap mereka turut serta dalam pelaksanaan kegiatan,” ucap Hari.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Desa sesuai Permendes Nomor 8 tahun 2022 sebanyak 20 persen anggaran dana desa bisa dialokasikan untuk mendukung program swasembada pangan. “Arah kebijakan saat ini sangat jelas, ketahanan pangan dan pelaksanaan MBG jadi prioritas di tingkat desa,” jelas Hari.
Awak media menyayangkan atas kesan tertutup Sekretaris Komisi III DPRD, Deni Gunawan setelah rapat tentu memunculkan pertanyaan. Di saat para kepala dinas membuka ruang diskusi dan transparansi soal kebutuhan dan pelaksanaan anggaran, justru perwakilan legislatif yang mestinya menyuarakan kepentingan rakyat memilih bungkam.
Parameter kinerja pejabat publik seharusnya menjadi komitmen bersama dengan insan Pers, terlebih dalam pembahasan program anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Kehadiran media sepatutnya dianggap sebagai jembatan informasi publik mewujudkan Sukabumi Mubarokah.
Reporter: Tim
Redaktur: Rapik Utama
