Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Didin Syarifuddin / Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Didin Syarifuddin, menegaskan hubungan antara pihaknya dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) terjalin harmonis tanpa konflik. Menurutnya, kritik maupun pertanyaan dari mahasiswa adalah hal wajar sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Tidak ada masalah dalam kerja sama, baik untuk sosialisasi kepada mahasiswa maupun bagi ASN yang belum bergelar sarjana. Hubungan dengan pihak kampus harmonis. Pertanyaan mahasiswa itu wajar, sebagai bentuk kontrol,” kata Didin kepada MediaAksara di ruang kerjanya, Rabu (13/8/2025).
Ia menjelaskan, surat yang sempat ramai dibicarakan publik bukan menjadi kewenangan BKPSDM, melainkan urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Kalau mahasiswa UMMI menggelar aksi atau menyampaikan aspirasi, itu lumrah. Kita juga pernah menjadi mahasiswa, jadi paham,” ujarnya.
Didin menambahkan, urusan internal ASN yang menjadi ranah BKPSDM berfokus pada pengelolaan jabatan PNS melalui sistem merit atau manajemen talenta. Penentuan tim ahli maupun tim komunikasi, kata dia, merupakan kewenangan Wali Kota atau Bappeda.
“Pemetaan jabatan sekarang sudah mulai memakai manajemen talenta, walaupun belum sepenuhnya. Kita masih perlu kelengkapan seperti gedung manajemen talenta, seperti di Kota Bandung dan Tasikmalaya,” jelasnya.
Selain mengatur PNS, BKPSDM juga menjalin kerja sama pendidikan dengan UMMI. Kampus tersebut menawarkan program kuliah cepat dengan biaya terjangkau, sesuai aturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).
“ASN yang sudah bekerja 12 tahun atau lebih mendapat kemudahan kuliah karena berpengalaman. UMMI memberi penawaran bagus, waktu tempuh singkat, dan tetap memenuhi persyaratan resmi,” pungkas Didin.
Reporter: Nald
Redaktur: Rapik Utama
