Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi bersama PWI Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (10/11/2026)/ Foto: Istimewa
BANDUNG, MEDIAAKSARA.ID – Kabupaten Subang menjadi salah satu wilayah prioritas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM).
Untuk memperkuat pencegahan, Imigrasi Bandung menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat melalui penguatan program Desa Binaan Imigrasi. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan edukasi masyarakat sekaligus mengantisipasi perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Arya Pradhana Anggakara, mengungkapkan hingga 2026 terdapat sembilan desa binaan, terdiri dari delapan desa di Kabupaten Subang dan satu desa di Kabupaten Bandung.
Subang menjadi perhatian karena berdasarkan pemetaan Imigrasi Bandung, wilayah tersebut termasuk kawasan rawan TPPO dan TPPM.
”Subang menjadi salah satu kawasan yang rawan untuk TPPO dan TPPM,” kata Arya dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi bersama PWI Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
BACA JUGA :
Desa Wisata Hanjeli Sukabumi Raih Penghargaan DPD RI Awards 2026
Arya menegaskan, masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja di luar negeri, tetapi harus melalui prosedur resmi agar memperoleh perlindungan dan terhindar dari praktik perdagangan orang.
Selain edukasi, Imigrasi Bandung menyediakan layanan hotline yang dikelola petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran keimigrasian.
Arya berharap jumlah desa binaan terus bertambah pada 2027. Namun, keterbatasan personel masih menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan pembinaan.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon, menyatakan kesiapan insan pers mendukung upaya tersebut melalui pemberitaan edukatif dan peningkatan kesadaran masyarakat.
BACA JUGA :
Menurutnya, pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi ketika kasus terjadi, tetapi juga harus terlibat dalam pencegahan TPPO dan TPPM.
Sementara itu, Kepala Seksi Inteldakim Imigrasi Bandung, Yulianto Bimanegara, menjelaskan sembilan desa binaan didampingi empat petugas. Pembinaan dilakukan rutin setiap bulan melalui kunjungan, sosialisasi, dan pendekatan langsung kepada masyarakat.
Secara keseluruhan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat memiliki 92 desa binaan dengan dukungan 44 petugas yang tersebar di 10 unit pelaksana teknis (UPT).
Melalui sinergi Imigrasi, PWI, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini serta mencegah warga menjadi korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Sumber : PWI Jabar
Redaktur : Rapik Utama
