Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta / Foto: Istimewa
JAKARTA, MEDIAAKSARA.ID – Istana Kepresidenan membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
”Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Niat pengunduran diri Wapres berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
BACA JUGA :
Jihad Bupati Sukabumi Serukan Perang terhadap Obat Terlarang! MUI dan Forkopimcam Diminta Bergerak!
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 juga mengeluarkan putusan terkait bukti kepemilikan ijazah luar negeri yang menjadi persoalan dalam penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam pertemuan bersama Prabowo, Gibran disebut memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran.
Ia menegaskan, dalam pertemuan bersama Presiden tidak menyampaikan penolakan. Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.
BACA JUGA :
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
”Mas Gibran masih Wapres,” kata Puan seusai Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Dengan demikian, penyampaian niat pengunduran diri kepada Presiden belum serta-merta mengubah status jabatan Gibran. Proses pemberhentian Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Hingga berita ditulis, belum terdapat keterangan mengenai pengajuan surat pengunduran diri resmi kepada DPR RI maupun MPR RI.
Reporter : M. Afnan
Redaktur : Rapik Utama
