Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra / Foto: Istimewa
JAKARTA, MEDIAAKSARA.ID – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Gibran mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Namun, pandangan berbeda disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai langkah tersebut tidak lagi memiliki kegunaan karena MA telah mengeluarkan putusan final atas perkara dengan materi yang sama.
Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Gibran membenarkan dirinya telah bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam.
Gibran menyebut Presiden telah memberikan sejumlah masukan terkait polemik yang berkembang. Ia juga menegaskan tidak ingin persoalan berlarut-larut menjadi polemik politik.
Salah satu saran Prabowo, menurut Gibran, adalah tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
BACA JUGA :
”Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran.
Ia mengungkapkan Prabowo menyarankan agar dirinya menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 dalam proses di PTUN, sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan PK ke MA.
Namun, Yusril menyampaikan pandangan hukum berbeda saat memberikan keterangan di Kompleks Istana pada hari yang sama.
”Berarti terkait wapres yang akan membuktikan lewat PTUN itu sudah tidak mungkin, nggak ada gunanya,” kata Yusril.
BACA JUGA :
Menurutnya, putusan MA telah bersifat final dan mengikat sehingga langkah hukum dengan materi perkara yang sama dinilai tidak lagi relevan.
”Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final, karena materinya materi yang sama,” ujarnya.
Yusril juga menjelaskan pembuktian keabsahan dokumen harus dilakukan melalui forum pengadilan, bukan sekadar penjelasan di luar persidangan.
Perbedaan pandangan antara Gibran dan Yusril kembali memunculkan perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan orang nomor dua di Indonesia itu.
Hingga berita ini ditulis, Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden RI. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai tindak lanjut rencana menempuh jalur PTUN maupun pengajuan PK yang disampaikan Gibran.
Reporter : M. Afnan
Redaktur : Rapik Utama
