Poster Anggota DPRD Kota Sukabumi Abdul Kohar menilai aksi dan kritik RT/RW menjadi sinyal hilangnya kepekaan birokrasi / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID — Kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan di Kota Sukabumi kembali mencuat. Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Abdul Kohar dalam laman media sosial menyoroti munculnya aksi dan suara keras para RT/RW yang dinilai sebagai tanda menurunnya kepekaan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat bawah.
Dalam pernyataannya, Abdul Kohar dikutip awak media, menyebut perjuangan RT/RW bukan semata soal insentif ataupun angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, yang sedang diperjuangkan adalah keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
“Hari ini saya paham kenapa RT/RW sampai turun menyuarakan sikap. Karena yang mereka perjuangkan bukan sekadar insentif, melainkan tentang kepekaan yang mulai hilang dari birokrasi,” ujarnya.
Sekretaris Umum DPD PKS Kota Sukabumi itu menilai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) seharusnya menjadi ruang demokrasi paling nyata dalam pembangunan daerah. Di forum itulah masyarakat menyampaikan kebutuhan, pemerintah mendengar, lalu kebijakan dijalankan berdasarkan kepentingan warga.
Namun menurutnya, realitas di lapangan justru berbeda. Banyak usulan masyarakat yang lahir dari tingkat bawah, telah diajukan bertahun-tahun, bahkan berulang kali, tetap dianggap bukan prioritas pembangunan.
“Di situlah rakyat mulai merasa, jangan-jangan yang dicari pemerintah hari ini bukan kebutuhan warga, tetapi kebutuhan pencitraan kekuasaan,” tegasnya.
Abdul Kohar juga menyinggung Program P2RW yang dinilai sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Meski tidak terlihat mewah dan tidak menjadi sorotan seremoni, program tersebut dianggap menyentuh kebutuhan dasar warga seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas permukiman.
“P2RW bukan proyek elit. Memang tidak viral di baliho atau pidato, tetapi justru di situlah denyut kebutuhan rakyat kecil berada,” katanya.
Ia menilai RT/RW selama ini sering hanya dijadikan pelengkap demokrasi. Ketika dibutuhkan, mereka diminta aktif membantu pemerintah. Namun saat mulai menyuarakan kebutuhan prioritas masyarakat, suara mereka justru kerap diabaikan.
Sebagai anggota DPRD, Abdul Kohar menegaskan persoalan anggaran bukan sekadar ada atau tidak adanya uang daerah. Lebih dari itu, APBD merupakan cerminan keberpihakan politik pemerintah terhadap rakyat.
“APBD itu cermin moral politik. Siapa yang didahulukan, di situlah watak kekuasaan terlihat,” ujarnya.
Ia pun meminta agar kritik dan suara RT/RW tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Menurutnya, suara tersebut justru menjadi pengingat agar pemerintah tetap membuka ruang mendengar aspirasi masyarakat kecil.
“Ketika RT/RW bersuara keras hari ini, jangan buru-buru menuduh mereka melawan pemerintah. Bisa jadi mereka hanya sedang mengingatkan pemerintah agar kembali mendengar rakyat,” pungkasnya.
Reporter: Sr1
Redaktur: Rapik Utama
