Juru Bicara KPK RI Budi Prasetyo saat memberikan pernyataan di Kantor KPK RI/ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai pengawal pencegahan korupsi dalam program prioritas nasional. Melalui kajian Direktorat Monitoring, KPK kini memperkuat pendekatan berbasis analisis untuk menutup celah korupsi sejak dini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat (17/4/2026) menyampaikan KPK mendukung agenda prioritas pemerintah dengan catatan pengawasan ketat melalui kajian komprehensif.
“Pada prinsipnya, KPK mendukung program-program prioritas nasional, termasuk melalui kajian Direktorat Monitoring sebagai bagian dari fungsi pencegahan korupsi,” ujarnya.
Menurutnya, kajian tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan proses mendalam yang mencakup analisis hingga diagnosis potensi tindak pidana korupsi. Dari proses ini, KPK memetakan titik rawan penyimpangan yang berpotensi terjadi di berbagai sektor.
“Melalui kajian tersebut, tim melakukan analisis dan diagnosis terkait potensi terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga dapat terlihat permasalahan secara lebih jelas,” jelasnya.
Hasil pemetaan kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Namun, efektivitas rekomendasi tersebut sangat bergantung pada komitmen institusi dalam menindaklanjutinya.
“Dari situ kita bisa memberikan rekomendasi perbaikan, dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan,” tambah Budi.
KPK juga telah mendistribusikan hasil kajian tersebut kepada berbagai pihak untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut. Langkah ini membuka ruang evaluasi lintas sektor sekaligus menguji implementasi rekomendasi di lapangan.
Dalam konteks kolaborasi, KPK menyebut hasil kajian akan diselaraskan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sinergi lintas lembaga dinilai penting agar rekomendasi tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
“Dengan banyak institusi yang terlibat, diharapkan mampu mendorong dan mendampingi upaya perbaikan dalam pencegahan korupsi,” pungkasnya.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai tantangan terbesar bukan pada kualitas kajian, melainkan konsistensi implementasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah. Tanpa pengawasan berkelanjutan serta sanksi tegas, rekomendasi berpotensi hanya menjadi arsip kebijakan.
Di tengah sorotan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, langkah KPK ini menjadi ujian: apakah pendekatan pencegahan berbasis kajian mampu menutup ruang korupsi, atau sekadar melengkapi penindakan yang selama ini lebih dominan.
Sumber: Akun KPK RI
Reporter: Juliansyah
Redaktur: Rapik Utama
