Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat / Foto : Dokpim
MEDIAAKSARA.ID – Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat, Kamis (13/03/2025). Jabatan Kepala Perwakilan BPK Jabar resmi beralih dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan.
Hadir dalam acara ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekda Provinsi Jabar, jajaran Forkopimda, Anggota Legislatif DPRD, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti kebijakan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu poin tajam yang ia sampaikan adalah reformasi sistem honor bagi anggota DPRD. Ia mengusulkan agar honor diberikan berdasarkan kehadiran dalam rapat resmi, bukan perjalanan dinas.
“Dengan sistem ini, legislator diharapkan lebih banyak berada di daerah pemilihannya untuk benar-benar bekerja bagi masyarakat, bukan sekadar bepergian,” tegas Dedi.
Dedi juga mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di Pemprov Jabar bukan sekadar pemangkasan biaya, tetapi realokasi belanja pegawai ke belanja publik. “Jawa Barat telah berhasil merealokasi anggaran sebesar Rp5,4 triliun, dengan target peningkatan menjadi Rp6,4 triliun di tahun mendatang,” ungkapnya dikutip dari laman situs KDP Kota Sukabumi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama
Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi / Foto : Dokpim
Sementara itu, Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menegaskan bahwa serah terima jabatan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi momentum penting untuk menjaga kontinuitas fungsi organisasi. Ia mengapresiasi kinerja Widhi Widayat yang dinilai mampu membangun komunikasi baik dengan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat.
Bobby menyambut kedatangan Eydu Oktain Panjaitan sebagai Kepala Perwakilan BPK yang baru dan berharap kepemimpinannya dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di Jawa Barat.
“BPK terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian mutu dan quality assurance guna memastikan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah tuntutan utama masyarakat, terutama di era digital saat ini,” ujar Bobby.
Dari hasil pemeriksaan terhadap 28 laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023, sebanyak 24 daerah di Jawa Barat, termasuk Pemprov Jabar, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih ada empat daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Mendapatkan opini WTP bukan hal yang mudah. Kami mengapresiasi daerah yang telah mencapainya dan mendorong daerah yang masih berstatus WDP untuk meningkatkan tata kelola keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Targetnya, seluruh daerah di Jabar dapat meraih opini WTP pada 2024,” tegas Bobby.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, turut memberikan dukungan kepada Eydu Oktain Panjaitan serta mengapresiasi dedikasi Widhi Widayat selama menjabat Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat.
Baca: https://mediaaksara.id/bupati-sukabumi-kami-pelayan-masyarakat-kebijakan-harus-pro-rakyat/
“Kami berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, good governance, dan sinergitas lintas sektor agar bisa kembali mendapatkan opini WTP ,” ujar Asep.
Redaktur: Rapik Utama
