Poster Hari Pers Nasional 2025 : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Kritik mahasiswa terhadap kinerja lembaga legislatif kian menguat di tingkat nasional. Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar lebih transparan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah desakan agar anggota legislatif, selaku wakil rakyat, membuka ke publik komitmen kinerja, besaran gaji, dan tunjangan yang diterima. Transparansi ini dinilai penting agar masyarakat bisa menilai sejauh mana kinerja wakil rakyat sebanding dengan hak istimewa yang mereka terima.
Desakan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Di Sukabumi, problem sosial ekonomi masih nyata menghantui masyarakat. Data pemerintah mencatat angka kemiskinan, ditambah dengan minimnya akses pekerjaan. Kasus gizi buruk pada anak, stunting, gaji guru honorer, hingga keterbatasan layanan jaminan kesehatan menjadi catatan serius yang kerap muncul dalam pemberitaan.
Selain itu, kasus sosial lain seperti rumah tidak layak huni, keterlantaran anak, pengangguran usia produktif, hingga keterbatasan infrastruktur pendidikan semakin menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Kondisi inilah yang membuat mahasiswa menilai tuntutan transparansi gaji dan tunjangan anggota dewan menjadi relevan, karena di tengah jeritan rakyat yang masih kesulitan, para wakil rakyat dituntut menunjukkan keberpihakan nyata.
MediaAksara berupaya meminta klarifikasi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi serta sejumlah pimpinan partai politik, mulai dari Golkar, PKS, Gerindra, PKB, PDIP, Demokrat, PPP hingga PAN. Namun hingga berita ini diturunkan, belum setengahnya memberikan keterangan.
Satu-satunya respons datang dari Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Iman Adi Nugraha. Melalui sambungan seluler, Kamis (4/9/2025) malam, Iman menegaskan Demokrat siap menerima kritik dan melakukan introspeksi.
“Kita diinstruksikan harus peka terhadap perasaan rakyat, harus turun bantu rakyat, harus mendengar keluhan rakyat, dan harus bantu kesulitan rakyat. Kita juga siap introspeksi untuk kebaikan bersama,” ujar Iman anggota DPR RI.
Saat disinggung mengenai sikap Demokrat terhadap tuntutan ekpose gaji dan tunjangan menjadi DPR, Iman belum berkomentar. Namun, ketika ditanya apakah sudah ada konsolidasi bersama anggota legislatif Demokrat di DPRD Kabupaten Sukabumi, ia belum memberikan jawaban rinci.
Sementara itu, upaya konfirmasi MediaAksara yang dilayangkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi hingga berita diterbitkan belum ada respons. Publik kini menanti komitmen nyata dari para wakil rakyat, apakah siap membuka data gaji dan tunjangan secara transparan ke publik, sekaligus nyata menempatkan kepentingan masyarakat miskin, kasus sosial, dan persoalan jaminan pendidikan juga kesehatan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan sebagai wakil rakyat.
Redaktur: Rapik Utama
