Home / Pemerintahan

Jumat, 4 Juli 2025 - 15:58 WIB

Guru Honorer R3 Sukabumi Desak BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kejelasan dan Kepastian! 

Forum Guru Honorer R3 Sukabumi menyampaikan 10 poin aspirasi kepada BKPSDM terkait kejelasan status dan penggajian dan soroti kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi/ Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Pengurus Forum Guru Honorer R3 Bergerak Kabupaten Sukabumi menggelar audiensi bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (4/7/2025). Dalam pertemuan, para guru honorer diterima Sekretaris BKPSDM beserta Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN (PPIA).

Ketua Forum R3, Asep Ruswandi, kepada MediaAksara menyampaikan audiensi menjadi forum silaturahmi sekaligus wadah menanyakan kejelasan arah dan implementasi program R3 yang hingga kini belum memiliki kepastian.

“Kami mempertanyakan, program R3 ini hendak dibawa ke mana? Sampai sekarang belum ada kejelasan yang dirancang secara matang,” ungkap Asep di area kantor BKPSDM, jalan Kadupugur, Cicantayan.

Baca: https://mediaaksara.id/3-027-peserta-ikuti-seleksi-asn-pppk-tahap-ii-di-bkn-ini-penjelasan-bkpsdm-sukabumi/

Pihaknya juga mendesak BKPSDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan, khususnya dalam hal pendataan afirmasi, termasuk validitas data pekerjaan dan usia tenaga honorer.

Dalam forum, disampaikan pula 10 poin aspirasi sebagai berikut:

1. Formasi berdasarkan masa kerja dan usia: kami mengusulkan agar formasi tetap mengutamakan pengabdian dan usia tenaga honorer.

2. Penetapan jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH): mendesak kejelasan waktu pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta lulus seleksi.

Baca: https://mediaaksara.id/bank-bjb-sukabumi-komit-dukung-program-rumah-subsidi-166-juta-cek-skemanya/

3. Optimalisasi formasi : meminta upaya konkret agar tidak ada formasi kosong yang tidak termanfaatkan.

4. Formasi tambahan tahun 2025 dengan mengusulkan penambahan formasi dan pengalokasian anggarannya dalam APBD-P 2025.

5. Skema gaji P3K paruh waktu: Menuntut kejelasan mekanisme penggajian P3K paruh waktu agar tidak ada ketimpangan.

6. Prioritaskan Honorer Tahap 1 & 2 yang Terdata di BKN: Mengimbau agar sistem Dapodik ditunda, dan memprioritaskan honorer yang telah terdata resmi.

Baca: https://mediaaksara.id/rumah-subsidi-pekerja-program-flpp-disnakertrans-sukabumi-dukung-asta-cita-presiden-prabowo/

7. Prioritas Seleksi Tahap 1 dan R3: Mendesak agar peserta seleksi tahap 1, terutama R3, segera diarahkan mengisi DRH.

8. Upah Setara UMR: Menuntut upah paruh waktu setara Upah Minimum Regional Kabupaten.

9. Tunjangan Profesi Guru (TPG): Menyoroti tidak dianggarkannya TPG bagi guru honorer bersertifikasi, dan meminta solusi regulatif.

10. Transparansi Anggaran BOSP 20%: Meminta kejelasan implementasi alokasi 20% BOSP untuk honor tenaga pendidik.

Baca: https://mediaaksara.id/miris-anak-11-tahun-ditolak-keluarga-usai-diduga-mencuri-di-sukabumi/

Di tempat yang sama, Dodi, Humas Forum R3, menyampaikan apresiasi atas respons BKPSDM terhadap 10 poin aspirasi tersebut.

“Kami menghargai komitmen BKPSDM yang menargetkan penyelesaian seluruh aspirasi pada Oktober 2025, khususnya untuk kategori R2 dan R3,” ujar Dodi.

Kami harapkan aspirasi menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga honorer, khususnya mereka yang telah lama mengabdi.

Baca: https://mediaaksara.id/kua-warungkiara-faktor-ekonomi-dan-pinjol-jadi-pemicu-utama-perceraian/

Pihak Forum R3 akan terus memantau perkembangan hingga realisasi janji tersebut. Ia menekankan pentingnya komitmen agar penyelesaian tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar terealisasi.

Sebagai informasi, jumlah guru honorer yang masuk dalam kategori R3 di Kabupaten Sukabumi saat ini mencapai sekitar 2.200 orang. Forum berharap proses ini dituntaskan setidaknya pada akhir Oktober 2025.

“Besar harapan kami agar semua ini bukan hanya janji, tapi bisa terealisasi tepat waktu,” tutup Dodi.

 

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

‎Ironi Kelistrikan Nasional, Hampir 70 Rumah Warga di Cibadak Sukabumi Belum Teraliri Listrik

Pemerintahan

BSPS 2026 Sasar 200 Rumah di Sukabumi, Tambahan 100 Unit Dikawal Ribka Tjiptaning untuk 2027

Pemerintahan

Pemprov Jabar KDM Wajibkan Desa Buka APBDes 2026, Warga Bisa Awasi Anggaran Lewat Media Sosial

Pemerintahan

Hari Santri 2026: Santri Sukabumi Didorong Kuasai Teknologi dan Aktif Bangun Daerah

Pemerintahan

Data BPS: Pengangguran Sukabumi 110 Ribu, Disnaker Genjot Pelatihan dan Kewirausahaan

Pemerintahan

DPRD Sukabumi Soroti Penegakan Reforma Agraria, Hak Petani atas LPRA di Lahan Eks PTPN Harus Dilindungi

Pemerintahan

Dua Pekan 1.300 Siswa di Sukabumi Tak Terima MBG, SPPG di Nagrak Ungkap Kendala Data BGN

Pemerintahan

Tegas! Dikeluhkan Warga Perum karena Bau Menyengat, Peternakan Ayam di Nagrak Disegel Satpol PP Sukabumi ‎