Home / Kabar Daerah

Kamis, 18 Desember 2025 - 19:57 WIB

BPD Bukan Oposisi! Camat Warungkiara Tegaskan Peran Strategis Pengawasan Desa Lewat Bimtek 

Pemerintah Kecamatan Warungkiara menggelar Bimtek 12 BPD Tahun Anggaran 2025 di Aula Hotel Demix, Desa Sukaharja, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi/ Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kecamatan Warungkiara menggelar kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Warungkiara Tahun Anggaran 2025, sebagai upaya memperkuat kapasitas dan peran strategis BPD dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Demix, Desa Sukaharja, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025), dan diikuti anggota BPD dari 12 desa se-Kecamatan Warungkiara.

Camat Warungkiara Toni Sugiarto, menjadi narasumber, menegaskan BPD merupakan mitra strategis pemerintah desa, bukan lembaga oposisi.

Baca: https://mediaaksara.id/musda-xi-mui-jabar-tetapkan-dr-kh-aang-abdullah-zein-sebagai-ketua-periode-2025-2030/

“BPD adalah mitra pemerintah desa, bukan oposisi. Karena itu, pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan regulasi sangat penting agar pengawasan berjalan efektif dan konstruktif,” ujar Toni.

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas BPD diperlukan agar lembaga perwakilan masyarakat mampu menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta berperan aktif dalam pembentukan peraturan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca: https://mediaaksara.id/di-balik-problematika-pemilu-2024-kpu-sukabumi-bongkar-peran-media-lewat-podcast-kilas-balik-demokrasi/

Ketua BPD Warungkiara, Deden, yang turut menjadi narasumber, menekankan pentingnya integritas dan komunikasi yang sehat dalam menjalankan peran BPD.

“Integritas, komunikasi yang baik dengan kepala desa, serta pemahaman regulasi menjadi fondasi utama agar fungsi pengawasan berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik,” ungkap Deden.

Baca: https://mediaaksara.id/bencana-beruntun-terjang-sukabumi-longsor-tutup-akses-geopark-ciletuh-banjir-rendam-permukiman/

Menurutnya, BPD tidak bertugas mencari kesalahan pemerintah desa, melainkan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.

“BPD bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan desa berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima materi terkait kewajiban anggota BPD, peran BPD dalam pengawasan APBDes, hingga upaya pencegahan potensi permasalahan hukum di tingkat desa. Diskusi berjalan aktif melalui sesi tanya jawab dan pemaparan studi kasus yang kerap dihadapi di lapangan.

 

Reporter: Juliansyah

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Hari Lahir Pancasila 2026, Pengakuan Pelajar Ini Jadi Alarm bagi Dunia Pendidikan

Kabar Daerah

PWI Kabupaten Sukabumi Perkuat Soliditas Organisasi Lewat Silaturahmi Iduladha dan Semangat MASAGI

Kabar Daerah

Hari Lahir Pancasila 2026, Ketua PWI Sukabumi Ajak Pers dan Masyarakat Perkuat Semangat Persatuan untuk Indonesia Emas 2045

Kabar Daerah

HUT Ke-3 Elviana Net Meriah, Warga Padati Jampangtengah dan Nikmati Beragam Layanan Sosial

Kabar Daerah

Heboh Bola Api Melintas di Langit Sukabumi, Warga Cikembar Ramai-ramai Rekam Fenomena Misterius

Kabar Daerah

ASN Pemkab Sukabumi Ramaikan Road to ASN Run 2026, Dorong Budaya Hidup Sehat di Lingkungan Birokrasi

Kabar Daerah

Film “Pesta Babi” Diputar di Sukabumi, SPI Singgung Ancaman PSN dan Konflik Agraria yang Disebut Sudah Terjadi

Kabar Daerah

Waspada! Modus Lowongan Kerja Bodong Marak Saat Musim Kelulusan, Disnaker Sukabumi: Jangan Bayar untuk Dapat Kerja