Home / Pemerintahan

Rabu, 20 Agustus 2025 - 16:19 WIB

Tanggapi Sanksi Gubernur KDM, DPMD Sukabumi Pastikan Bantuan Provinsi ke Desa Cianaga Belum Disalurkan

DPMD Kabupaten Sukabumi Ikuti Arahan Gubernur Jabar, Penyaluran Bantuan Provinsi ke Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan Ditunda / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluapkan kekecewaan sekaligus kemarahannya terhadap birokrasi pemerintahan hingga tingkat rukun tetangga (RT). Hal itu dipicu wafatnya seorang balita berusia tiga tahun bernama Raya, warga Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, pada 22 Juli 2025 akibat penyakit cacingan.

Dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (19/8/2025), Dedi menegaskan memberi sanksi tegas berupa penundaan pencairan bantuan untuk Desa Cianaga. “Karena desanya tidak mampu mengurus warganya, saya tunda bantuan desanya,” ujarnya.

Baca: https://mediaaksara.id/balita-di-sukabumi-meninggal-karena-cacingan-gubernur-jabar-dedi-mulyadi-kritik-birokrasi-pemerintah-hingga-rt-anggaran-desa-cianaga-ditunda/

Kondisi keluarga almarhum Raya memperlihatkan situasi memprihatinkan. Ibunya terindikasi sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), sementara sang ayah menderita tuberkulosis (TBC). Lingkungan keluarga pun minim sanitasi, yang memperparah risiko kesehatan anak.

Menurut Dedi, kegagalan perangkat desa dan RT dalam menangani masalah mendasar warganya menunjukkan lemahnya pelayanan publik di tingkat paling bawah. Ia menegaskan, birokrasi harus hadir dalam urusan yang menyangkut hidup dan mati masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Gungun Gunardi, dikonfirmasi MediaAksara menyatakan akan mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Penundaan Banprov sampai saat ini belum ada penyaluran dari provinsi,” ucapnya saat dikonfirmasi MediaAksara pada Rabu (20/8/2025).

Baca: https://mediaaksara.id/bangunan-madrasah-diniyah-di-gunungguruh-ambruk-90-siswa-kehilangan-ruang-belajar-dewan-dapil-iv-masih-no-comen/

Gungun menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan program Anugerah Gapura Sri Baduga yang tidak hanya memberikan apresiasi bagi desa yang serius membangun, tetapi juga memberi hukuman bagi desa yang lalai menjalankan amanah pelayanan publik.

Ia menegaskan, langkah antisipasi terus dilakukan agar tidak muncul kasus baru, terutama terkait stunting. Menurutnya, desa diarahkan untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada calon pengantin serta memperkuat intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan.

 

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Tak Hanya RTLH, Pemkab Sukabumi Fokus Bangun Rumah Relokasi Korban Bencana Tahun 2026

Pemerintahan

2.600 Petugas BPS Diterjunkan, Bupati Asep Japar Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Pemerintahan

Pelatihan Vokasi Nasional APBN 2026 Dibuka di Sukabumi, Cetak Tenaga Kerja Mandiri Kompeten 

Pemerintahan

Komisi IV DPRD Soroti Pelayanan RSUD Palabuhanratu, Desak Pembenahan Usai Evaluasi Anggaran 2025

Pemerintahan

Komisi IV DPRD dan Dinkes Sukabumi Bahas BPJS Nonaktif hingga Piutang Rumah Sakit, Prioritas Pelayanan Kesehatan 

Pemerintahan

Kolam Retensi Balandongan Diklaim Tekan Banjir 95 Persen, DPUTR Sukabumi Ungkap Tantangan Pemeliharaan Akibat Efisiensi Anggaran

Pemerintahan

DPRD Sukabumi Kebut 3 Raperda Strategis dan Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Agenda yang Dibahas!

Pemerintahan

Relokasi Korban Pergerakan Tanah di Sukabumi Mulai Direalisasikan, Pemkab Siapkan 66 Huntap untuk Warga Terdampak