Bubaran Pekerja Pabrik Perusahaan Garmen di Sukabumi / Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali mengaktifkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran yang mencapai 8,34 persen, dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Program revitalisasi BLK merupakan bagian dari program unggulan Wali Kota Sukabumi yang mulai digagas sejak 2024 dan akan diimplementasikan penuh pada 2025. Program juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi, Endang Toib kepada MediaAksara di kantor Disnaker pada Rabu (2/7/2025).
“BLK yang sempat tidak aktif, kini dihidupkan kembali. Diyakini akan menjadi tulang punggung menekan pengangguran lewat pelatihan kerja yang terarah,” jelas Endang.
Disnaker menargetkan 1.000 peserta pelatihan setiap tahun, dengan minimal 12 jenis pelatihan yang akan diselenggarakan, tergantung alokasi anggaran.
Pelatihan difokuskan pada bidang-bidang yang memiliki peluang kerja tinggi. Untuk tahap awal, sudah disaring 100 peserta berusia maksimal 25 tahun. Adapun jenis pelatihan yang disediakan antara lain:
1.Barista kopi, bekerja sama dengan Sunda Coffee
2.Menjahit dan kecantikan, menggandeng SMK Negeri 3 Sukabumi
3.Desain grafis dan digital marketing, bersama LPK Hidayatul Muta’alimin
” Peminatnya luar biasa. Tapi kami seleksi ketat, bagi yang lolos uji kompetensi yang lanjut ke pelatihan intensif. Misalnya, pelatihan barista hanya menerima 10 peserta terbaik,” tambahnya.
Selain pelatihan, Disnaker juga rutin menggelar job fair dengan menggandeng perusahaan besar dari sektor perbankan hingga telekomunikasi. Job fair juga diadakan di sekolah-sekolah seperti SMK Pasim yang telah bekerja sama dengan dunia industri.
Baca: https://mediaaksara.id/lpk-asahi-mitra-nusantara-diresmikan-cetak-sdm-siap-kerja-ke-jepang/
” Job fair kami fasilitasi, mulai dari pendaftaran online sampai tahap seleksi. Tapi untuk wawancara tetap dilakukan langsung oleh pihak perusahaan. Kami hanya menjadi jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha,” jelas Endang.
Pemerintah Kota Sukabumi juga memberikan perhatian terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Disnaker bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan, sementara perusahaan bertanggung jawab atas teknis penempatan.
“Kami sudah menangani tiga kasus pekerja migran bermasalah di Arab Saudi. Surat resmi juga kami kirimkan ke BP2MI,” ungkap Endang.
Sayangnya, jika pekerja dipulangkan sebelum kontrak habis, biaya tiket kepulangan tidak ditanggung pemerintah, melainkan sponsor. Disnaker hanya memfasilitasi penjemputan di Tanah Air.
Endang optimistis, melalui aktivasi kembali BLK dan kerja sama lintas sektor, angka pengangguran di Kota Sukabumi bisa ditekan secara bertahap dalam lima tahun ke depan.
“Kalau pelatihan dilakukan terus dengan anggaran yang disesuaikan, dan fokus pada pencari kerja lokal, hasilnya akan terasa. Masyarakat bisa punya keahlian dan lebih siap masuk dunia kerja,” pungkasnya.
Reporter: Nald
Redaktur: Rapik Utama
