Ketua DPC FSB KIKES KSBSI Sukabumi Raya, Nendar Supriyatna/ Foto: Mediaaksara
MEDIAAKSARA.ID – Ratusan buruh dari berbagai sektor industri yang tergabung dalam DPC FSB KIKES KSBSI Sukabumi Raya turun ke jalan dalam aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday) di Gedung Bazul Ashab Pusbangda’i, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/5/2025). Dalam orasinya, para buruh melontarkan sederet tuntutan mulai dari pelayanan BPJS hingga praktik pungli dalam proses perekrutan kerja.
Ketua DPC FSB KIKES KSBSI Sukabumi Raya, Nendar Supriyatna, menyampaikan sekelumit tuntutan utama buruh di hadapan pemerintah selaku pemangku kepentingan:
1. Penertiban praktik pungli dalam proses pencarian kerja.
2. Perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan untuk buruh.
3. Peningkatan keselamatan kerja menyusul tingginya angka kecelakaan.
4. Jaminan sosial bagi buruh terdampak bencana alam.
Baca: https://mediaaksara.id/may-day-di-tengah-tumpukan-sampah-spsi-sindir-pemda-sukabumi-gagal-rawat-halaman-sendiri/
5. Perlindungan terhadap buruh perempuan dari kekerasan dan pelecehan.
6. Aktivasi kembali LKS Tripartit Sukabumi.
7. Peninjauan ulang risiko kerja sektor padat karya.
8. Mandulnya kinerja Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar.
Nendar menegaskan praktik pungli masih marak dan merugikan pencari kerja hingga belasan juta rupiah.
” Kalau Kadisnaker pernah bilang tidak ada pungli, buka saja media sosial. Rakyat sudah tahu semua,” ujarnya lantang.
Baca: https://mediaaksara.id/hari-buruh-suara-buruh-punya-bpjs-tapi-masuk-igd-tetap-tekor/
Ia juga mengkritik keras pelayanan BPJS yang dinilai tidak sebanding dengan iuran yang rutin dibayarkan.
” Bayar lancar, tapi obat saja harus antre lebih dari satu jam,” katanya.
Aspirasi lainnya, Nendar beberkan, Dampak kerusakan infrastruktur seperti jalan rusak turut menyulitkan buruh, memaksa mereka berangkat lebih pagi dan meningkatkan biaya operasional pribadi.
Nendar juga mendorong pengaktifan kembali LKS Tripartit dan meminta pemerintah mengantisipasi dampak global terhadap sektor padat karya.
Baca: https://mediaaksara.id/phk-diduga-sepihak-di-pt-kino-sukabumi-spn-ancam-mogok-kerja/
Mengenai lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, ia meminta agar kewenangan kembali dikembalikan ke tingkat kabupaten.
” Mandulnya kerja bidang pengawasan Disnakertrans jabar, lebih baik fungsi pengawasan, dikembalikan ke daerah” tegasnya.
Aksi damai turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi, Kapolres Sukabumi, Sekda Kabupaten Sukabumi, Komisi IV DPRD, Disnakertrans dan Kesbangpolinmas kabupaten Sukabumi.
Reporter : De
Redaktur: Rapik Utama
