Home / Pemerintahan

Jumat, 20 November 2026 - 11:51 WIB

Disdukcapil Kota Sukabumi Pastikan Layanan KTP hingga KK Gratis, Warga Diminta Laporkan Pungli

‎Ilustrasi Kantor Pelayanan Disdukcapil Kota Sukabumi Buka Kanal Pengaduan Pungli,  Kadisdukcapil : Urus Mandiri Dokumen Kependudukan Gratis / Foto: Istimewa 

‎SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Masyarakat Kota Sukabumi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan (adminduk), mulai dari KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga dokumen lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi menegaskan seluruh layanan adminduk gratis tanpa pungutan apa pun.

‎Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Adrian Hariadi, kepada MediaAksara mengatakan komitmen pelayanan gratis menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang transparan, mudah, cepat, dan sesuai ketentuan.

‎Saat ini, Disdukcapil menyediakan sekitar 20 jenis layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat. Warga juga diimbau mengurus dokumen secara mandiri melalui jalur resmi tanpa menggunakan jasa calo atau perantara.

‎”Kami sudah berkomitmen seluruh layanan Dukcapil gratis dan tidak ada pungutan apa pun. Kami berharap masyarakat bisa mengurus sendiri dokumen kependudukannya agar mengetahui langsung proses dan prosedurnya,” ujar Adrian, Jumat (20/11/2026).

‎Ia juga meminta masyarakat berani melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan liar (pungli), baik yang dilakukan oknum petugas maupun pihak yang mengatasnamakan Disdukcapil.


BACA JUGA : ‎

PT. GSI Sukabumi Junjung Tinggi Rekrutmen Karyawan dengan Prinsip Zero Tolerance

‎Laporan dapat disampaikan dengan mencantumkan informasi kejadian, identitas oknum yang diduga terlibat, serta bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

‎‎”Kalau memang ada dugaan pungli, silakan informasikan langsung kepada saya atau melalui nomor khusus pengaduan. Kami membutuhkan informasi, nama, dan bukti supaya bisa melakukan tindak lanjut, termasuk proses penegakan disiplin apabila terbukti ada aparatur yang melakukan pelanggaran,” tegasnya di Kantor Disdukcapil, Jalan Bhayangkara.

‎Adrian mengaku hingga saat ini belum menerima laporan khusus dengan bukti kuat terkait dugaan pungli di lingkungan Disdukcapil Kota Sukabumi. Meski demikian, setiap laporan masyarakat dipastikan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti.

‎Selain pungli, pihaknya juga terbuka terhadap keluhan mengenai pelayanan yang dinilai lambat atau berbelit-belit. Masyarakat yang mengalami kendala, terutama dalam kebutuhan mendesak, dipersilakan menghubungi dirinya maupun kepala bidang terkait agar segera mendapatkan solusi.

‎”Kami ingin memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai ada masyarakat yang kecewa terhadap layanan kami. Kalau memang ada kekurangan, silakan sampaikan langsung agar bisa segera kami perbaiki,” tuturnya.


‎BACA JUGA : ‎

PTUN Bandung Batalkan SK Pemberhentian Kades Babakanjaya, Pemkab Sukabumi Kaji Langkah Banding ‎

‎Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan dan masukan, Disdukcapil Kota Sukabumi menyediakan sejumlah kanal pengaduan resmi, di antaranya:

‎· ‎SP4N-LAPOR: lapor.go.id

· ‎WhatsApp/SMS: 0895622007041

· ‎Telepon/Faksimile: (0266) 218268

· ‎Email: dkcs3272@yahoo.com

· ‎Website: disdukcapil.sukabumikota.go.id

· ‎Facebook: disducapi.kotasmi

· ‎Instagram: @disdukcapil_kotasmi

· ‎Pengaduan langsung melalui petugas atau kotak pengaduan di kantor Disdukcapil.‎

‎Adrian berharap masyarakat memanfaatkan layanan resmi, mengurus dokumen kependudukan secara mandiri, serta aktif mengawasi pelayanan dengan melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan.

‎‎Dengan komitmen pelayanan tanpa biaya dan keterbukaan terhadap pengaduan, Disdukcapil Kota Sukabumi berharap layanan administrasi kependudukan semakin profesional, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

‎

‎Reporter: Ronald Alexsander

‎Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Pemkab Sukabumi dan Diskominfo Sosialisasikan SADAJABAR untuk Perkuat Pembangunan Berbasis Data

Pemerintahan

Ngobras Bersama Jurnalis, Wali Kota Sukabumi Paparkan Capaian dan Tantangan Pembangunan

Pemerintahan

DPU, Komir dan Bapperida Sukabumi Perkuat Tata Kelola Irigasi melalui Pelatihan PSETK

Pemerintahan

Putusan PTUN Batalkan SK Pemberhentian Kades Ence Benno, Ketua BPD Babakanjaya di Sukabumi Soroti Proses Persidangan

Pemerintahan

PTUN Bandung Batalkan SK Pemberhentian Kades Babakanjaya, Pemkab Sukabumi Kaji Langkah Banding ‎

Pemerintahan

Raperda DPTR Sukabumi Naik Tipe A, Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Bakal Diperkuat

Pemerintahan

Rakor Lintas Sektor Kecamatan Kalibunder Perkuat Sinergi dan Kemandirian Wilayah ‎

Pemerintahan

Zero Tolerance! BKPSDM Sukabumi Siapkan Sanksi Berat bagi Oknum ASN Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual