Home / Pemerintahan

Rabu, 18 November 2026 - 18:48 WIB

Zero Tolerance! BKPSDM Sukabumi Siapkan Sanksi Berat bagi Oknum ASN Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual

‎BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tak Akan Toleransi Perbuatan Dugaan Pelecehan Seksual oleh ASN / Foto: MediaAksara 

‎SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmen zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pendidikan.

‎Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menyusul informasi mengenai laporan dugaan tindak asusila yang melibatkan seorang oknum guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Ciemas.

‎Ganjar mengatakan, Pemkab Sukabumi menyikapi perhatian serius terhadap laporan masyarakat, terutama terkait perlindungan pihak yang terdampak serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan.

‎Menurutnya, profesi guru memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam memberikan pendidikan, tetapi juga menjaga etika, integritas, dan keteladanan di lingkungan sekolah.

‎Saat ini, pemeriksaan awal tengah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebagai perangkat daerah yang membawahi satuan pendidikan tempat guru tersebut bertugas.


BACA JUGA : ‎

Pria 29 Tahun Ditemukan Tewas di Selokan Surade Sukabumi, Polisi Temukan Luka Senjata Tajam ‎

‎BKPSDM juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan menunggu hasil pemeriksaan internal sebagai dasar menentukan tindak lanjut kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

‎‎”Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang terbukti terjadi, termasuk di lingkungan pendidikan,” ujar Ganjar, Rabu (18/11/2026).

‎Ia menegaskan, prinsip tanpa toleransi bukan berarti mengabaikan prosedur pemeriksaan. Setiap laporan harus ditangani secara objektif, profesional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

‎Apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, BKPSDM akan mengoordinasikan pemeriksaan lanjutan bersama Inspektorat dan perangkat daerah terkait, termasuk kemungkinan pembentukan tim pemeriksa sesuai ketentuan perundang-undangan.

‎Jika pelanggaran terbukti, oknum guru yang bersangkutan dapat dikenai sanksi kepegawaian sesuai tingkat pelanggaran dan aturan yang berlaku. Sanksi terberat bahkan dapat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHK).


‎BACA JUGA :

Kasus Dugaan Perbuatan Bejat terhadap Enam Pelajar di Ciemas, Oknum Empat PPPK Masuk Catatan X Disdik Sukabumi

‎Meski demikian, Ganjar mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Setiap keputusan harus didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata informasi maupun opini yang berkembang di masyarakat.

‎Di sisi lain, Pemkab Sukabumi menghormati hak pihak yang merasa dirugikan beserta keluarganya untuk menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum.

‎Perlindungan terhadap pihak terdampak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, martabat, serta kondisi psikologisnya, juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

‎”Zero tolerance bukan berarti mengesampingkan proses dan asas keadilan, melainkan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara sungguh-sungguh dan setiap pelanggaran yang terbukti diberikan konsekuensi sesuai aturan,” tegasnya dalam keterangan resmi melalui seluler.

‎Ganjar menambahkan, komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Sukabumi menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat integritas dan profesionalisme ASN, serta memastikan lingkungan pendidikan tetap aman, bermartabat, dan kondusif bagi seluruh peserta didik.

‎

‎Reporter : Sr1

‎Redaktur : Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Rakor Lintas Sektor Kecamatan Kalibunder Perkuat Sinergi dan Kemandirian Wilayah ‎

Pemerintahan

Tagihan Listrik Membengkak? PLN Ajak Pelanggan Pantau Pemakaian Lewat PLN Mobile ‎

Pemerintahan

Pemkab Sukabumi Matangkan Peresmian Jembatan Leuwidingding dan Program Baksos ALTAR 89

Pemerintahan

‎Tiga Proyek Direncanakan, Hanya Satu Berjalan! Ini Alasan DPUTR Sukabumi Menunda Dua Pembangunan

Pemerintahan

Revitalisasi SDN 2 Cimanggu, Pemerintah Kucurkan Anggaran Rp800 Juta untuk Perbaikan Fasilitas Sekolah

Pemerintahan

Jelang Nataru 2026, PLN Sukabumi Gandeng Polres Jaga Keamanan dan Keandalan Listrik ‎

Pemerintahan

Kasus Dugaan Perbuatan Bejat terhadap Enam Pelajar di Ciemas, Oknum Empat PPPK Masuk Catatan X Disdik Sukabumi

Pemerintahan

Percepatan Tol Ciawi-Sukabumi, Sekda Minta Penyelesaian Aset Pemda dan Tanah Kas Desa Dipercepat ‎