BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tak Akan Toleransi Perbuatan Dugaan Pelecehan Seksual oleh ASN / Foto: MediaAksara
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmen zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pendidikan.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menyusul informasi mengenai laporan dugaan tindak asusila yang melibatkan seorang oknum guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Ciemas.
Ganjar mengatakan, Pemkab Sukabumi menyikapi perhatian serius terhadap laporan masyarakat, terutama terkait perlindungan pihak yang terdampak serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan.
Menurutnya, profesi guru memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam memberikan pendidikan, tetapi juga menjaga etika, integritas, dan keteladanan di lingkungan sekolah.
Saat ini, pemeriksaan awal tengah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebagai perangkat daerah yang membawahi satuan pendidikan tempat guru tersebut bertugas.
BACA JUGA :
Pria 29 Tahun Ditemukan Tewas di Selokan Surade Sukabumi, Polisi Temukan Luka Senjata Tajam
BKPSDM juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan menunggu hasil pemeriksaan internal sebagai dasar menentukan tindak lanjut kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
”Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang terbukti terjadi, termasuk di lingkungan pendidikan,” ujar Ganjar, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, prinsip tanpa toleransi bukan berarti mengabaikan prosedur pemeriksaan. Setiap laporan harus ditangani secara objektif, profesional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, BKPSDM akan mengoordinasikan pemeriksaan lanjutan bersama Inspektorat dan perangkat daerah terkait, termasuk kemungkinan pembentukan tim pemeriksa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jika pelanggaran terbukti, oknum guru yang bersangkutan dapat dikenai sanksi kepegawaian sesuai tingkat pelanggaran dan aturan yang berlaku. Sanksi terberat bahkan dapat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHK).
BACA JUGA :
Meski demikian, Ganjar mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Setiap keputusan harus didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata informasi maupun opini yang berkembang di masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Sukabumi menghormati hak pihak yang merasa dirugikan beserta keluarganya untuk menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum.
Perlindungan terhadap pihak terdampak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, martabat, serta kondisi psikologisnya, juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
”Zero tolerance bukan berarti mengesampingkan proses dan asas keadilan, melainkan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara sungguh-sungguh dan setiap pelanggaran yang terbukti diberikan konsekuensi sesuai aturan,” tegasnya dalam keterangan resmi melalui seluler.
Ganjar menambahkan, komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Sukabumi menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat integritas dan profesionalisme ASN, serta memastikan lingkungan pendidikan tetap aman, bermartabat, dan kondusif bagi seluruh peserta didik.
Reporter : Sr1
Redaktur : Rapik Utama







