Poster di Ruang Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi / Foto: MediaAksara
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) dari tipe C menjadi tipe A. Perubahan tata kerja diharapkan memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang.
Persetujuan melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) disampaikan Bupati Sukabumi, Asep Japar, dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat, Bupati mengapresiasi Komisi I DPRD yang telah menyepakati pembahasan tingkat I dan tingkat II Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Pasal 4 Perda Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana terakhir diubah melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024.
Perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) mengatur peningkatan tipologi DPTR dari tipe C menjadi tipe A.
Menurut Bupati, perubahan kelembagaan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang. Selain itu, kebijakan diharapkan membuat pembagian fungsi organisasi lebih jelas sehingga setiap bidang pekerjaan dapat ditangani secara fokus dan profesional.
BACA JUGA :
Terungkap Alasan PTUN Batalkan SK Bupati Sukabumi soal Pemberhentian Kades Ence Benno
Perubahan perda itu juga menjadi dasar hukum penyusunan struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati, termasuk pengisian formasi jabatan dan pegawai serta tahapan penataan kelembagaan lainnya.
Sementara itu, Kepala DPTR Kabupaten Sukabumi, Asep Rahmat Mulyana, terpisah menjelaskan wacana peningkatan tipologi akan membuka ruang bagi optimalisasi fungsi dan perluasan cakupan pelayanan dinas.
Menurutnya, selama ini DPTR masih lebih banyak berfokus pada pelayanan dasar. Dengan penguatan kelembagaan, pihaknya diharapkan dapat menangani berbagai tantangan pertanahan dan tata ruang yang semakin kompleks, termasuk persoalan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
”Keberfungsian DPTR akan lebih optimal. Sebelumnya kami masih fokus pada pelayanan dasar. Ke depan, pelayanan akan lebih luas sehingga mampu menjawab berbagai tantangan, terutama persoalan pelanggaran dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang,” jelasnya Kamis (19/11) di Kantor DPTR Kabupaten Sukabumi.
BACA JUGA :
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan juga akan diarahkan pada pembenahan data dan informasi geospasial untuk mencegah tumpang tindih peruntukan ruang.
Selain itu, DPTR akan memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Asep Rahmat menilai, optimalisasi fungsi tata ruang dan pertanahan membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari kebijakan, aspek teknis, anggaran, sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana.
Pasalnya, peningkatan fungsi DPTR nantinya akan diikuti dengan bertambahnya kegiatan koordinasi, konsolidasi, rapat penanganan persoalan hingga pengawasan langsung di lapangan.
”Kalau memang secara kebijakan politik didorong agar keberfungsian lembaga ini segera diwujudkan, maka dukungannya juga harus nyata, baik dari sisi teknis, anggaran, personel maupun sarana dan prasarana,” pungkasnya.
Reporter : Sr1
Redaktur : Rapik Utama







