Home / Pemerintahan

Kamis, 19 November 2026 - 09:29 WIB

Raperda DPTR Sukabumi Naik Tipe A, Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Bakal Diperkuat

Poster di Ruang Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi / Foto: MediaAksara

‎SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) dari tipe C menjadi tipe A. Perubahan tata kerja diharapkan memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang.

‎Persetujuan melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) disampaikan Bupati Sukabumi, Asep Japar, dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).

‎Dalam rapat, Bupati mengapresiasi Komisi I DPRD yang telah menyepakati pembahasan tingkat I dan tingkat II Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Pasal 4 Perda Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana terakhir diubah melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024.

‎Perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) mengatur peningkatan tipologi DPTR dari tipe C menjadi tipe A.

‎Menurut Bupati, perubahan kelembagaan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang. Selain itu, kebijakan diharapkan membuat pembagian fungsi organisasi lebih jelas sehingga setiap bidang pekerjaan dapat ditangani secara fokus dan profesional.


BACA JUGA : ‎

‎Terungkap Alasan PTUN Batalkan SK Bupati Sukabumi soal Pemberhentian Kades Ence Benno 

‎Perubahan perda itu juga menjadi dasar hukum penyusunan struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati, termasuk pengisian formasi jabatan dan pegawai serta tahapan penataan kelembagaan lainnya.

‎Sementara itu, Kepala DPTR Kabupaten Sukabumi, Asep Rahmat Mulyana, terpisah menjelaskan wacana peningkatan tipologi akan membuka ruang bagi optimalisasi fungsi dan perluasan cakupan pelayanan dinas.

‎Menurutnya, selama ini DPTR masih lebih banyak berfokus pada pelayanan dasar. Dengan penguatan kelembagaan, pihaknya diharapkan dapat menangani berbagai tantangan pertanahan dan tata ruang yang semakin kompleks, termasuk persoalan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

‎”Keberfungsian DPTR akan lebih optimal. Sebelumnya kami masih fokus pada pelayanan dasar. Ke depan, pelayanan akan lebih luas sehingga mampu menjawab berbagai tantangan, terutama persoalan pelanggaran dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang,” jelasnya Kamis (19/11) di Kantor DPTR Kabupaten Sukabumi.


‎BACA JUGA : ‎

Zero Tolerance! BKPSDM Sukabumi Siapkan Sanksi Berat bagi Oknum ASN Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual

‎Ia menambahkan, penguatan kelembagaan juga akan diarahkan pada pembenahan data dan informasi geospasial untuk mencegah tumpang tindih peruntukan ruang.

‎Selain itu, DPTR akan memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‎‎Asep Rahmat menilai, optimalisasi fungsi tata ruang dan pertanahan membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari kebijakan, aspek teknis, anggaran, sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana.

‎Pasalnya, peningkatan fungsi DPTR nantinya akan diikuti dengan bertambahnya kegiatan koordinasi, konsolidasi, rapat penanganan persoalan hingga pengawasan langsung di lapangan.

‎”Kalau memang secara kebijakan politik didorong agar keberfungsian lembaga ini segera diwujudkan, maka dukungannya juga harus nyata, baik dari sisi teknis, anggaran, personel maupun sarana dan prasarana,” pungkasnya.

‎

‎Reporter : Sr1

‎Redaktur : Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Rakor Lintas Sektor Kecamatan Kalibunder Perkuat Sinergi dan Kemandirian Wilayah ‎

Pemerintahan

Zero Tolerance! BKPSDM Sukabumi Siapkan Sanksi Berat bagi Oknum ASN Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual

Pemerintahan

Tagihan Listrik Membengkak? PLN Ajak Pelanggan Pantau Pemakaian Lewat PLN Mobile ‎

Pemerintahan

Pemkab Sukabumi Matangkan Peresmian Jembatan Leuwidingding dan Program Baksos ALTAR 89

Pemerintahan

‎Tiga Proyek Direncanakan, Hanya Satu Berjalan! Ini Alasan DPUTR Sukabumi Menunda Dua Pembangunan

Pemerintahan

Revitalisasi SDN 2 Cimanggu, Pemerintah Kucurkan Anggaran Rp800 Juta untuk Perbaikan Fasilitas Sekolah

Pemerintahan

Jelang Nataru 2026, PLN Sukabumi Gandeng Polres Jaga Keamanan dan Keandalan Listrik ‎

Pemerintahan

Kasus Dugaan Perbuatan Bejat terhadap Enam Pelajar di Ciemas, Oknum Empat PPPK Masuk Catatan X Disdik Sukabumi