Home / Pemerintahan

Kamis, 19 November 2026 - 10:26 WIB

PTUN Bandung Batalkan SK Pemberhentian Kades Babakanjaya, Pemkab Sukabumi Kaji Langkah Banding ‎

Logo Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa 

‎SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan terkait pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Gugatan tersebut diajukan melalui kuasa hukum Ence Benno dari MA & Partners.

‎Melalui Putusan Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG tertanggal 17 November 2026, majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya.

‎Menanggapi putusan tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi, Susanty, menyatakan pemerintah daerah masih melakukan kajian mendalam terhadap salinan lengkap putusan, termasuk seluruh pertimbangan hukum majelis hakim.

‎Menurutnya, kajian diperlukan untuk mencocokkan pertimbangan hukum majelis dengan bukti dan dokumen administratif yang menjadi dasar penerbitan keputusan pemberhentian.


BACA JUGA : ‎

‎PBVSI Sukabumi Minta Investigasi Insiden Laga Porprov 2026, Kritik Pernyataan PBVSI Jabar

‎”Kami perlu menyandingkan pertimbangan majelis dengan bukti-bukti dan dokumen administratif lainnya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya secara objektif,” ujarnya kepada MediaAksara, Kamis (19/11/2026).

‎Susanty menjelaskan, Pemkab Sukabumi memiliki waktu 14 hari kalender sejak putusan diberitahukan secara resmi untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau menempuh upaya hukum banding.

‎‎Dalam kurun waktu tersebut, tim hukum akan menyampaikan hasil telaah kepada pimpinan daerah, yakni Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

‎”Dalam rentang waktu tersebut, tim kami akan segera menyampaikan laporan telaah hukum kepada pimpinan agar keputusan final terkait banding dapat diambil sebelum tenggat waktu berakhir,” pungkasnya.


BACA JUGA : ‎

Zero Tolerance! BKPSDM Sukabumi Siapkan Sanksi Berat bagi Oknum ASN Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual

Pada prinsipnya, Kabag Hukum menambahkan Pemkab Sukabumi menghormati hak konstitusional Ence Benno beserta kuasa hukumnya dalam menempuh jalur hukum.

‎Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang masih berjalan hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

‎”Kami juga mengimbau agar semua pihak tetap menjaga kondusivitas serta ketertiban di tengah masyarakat Desa Babakanjaya, sehingga pelayanan publik dan aktivitas warga tetap berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.

Dengan demikian, sikap resmi Pemkab Sukabumi terhadap putusan PTUN Bandung masih menunggu hasil kajian hukum dan keputusan pimpinan daerah.

‎

‎Reporter : Sr1

‎Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Raperda DPTR Sukabumi Naik Tipe A, Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Bakal Diperkuat

Pemerintahan

Rakor Lintas Sektor Kecamatan Kalibunder Perkuat Sinergi dan Kemandirian Wilayah ‎

Pemerintahan

Zero Tolerance! BKPSDM Sukabumi Siapkan Sanksi Berat bagi Oknum ASN Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual

Pemerintahan

Tagihan Listrik Membengkak? PLN Ajak Pelanggan Pantau Pemakaian Lewat PLN Mobile ‎

Pemerintahan

Pemkab Sukabumi Matangkan Peresmian Jembatan Leuwidingding dan Program Baksos ALTAR 89

Pemerintahan

‎Tiga Proyek Direncanakan, Hanya Satu Berjalan! Ini Alasan DPUTR Sukabumi Menunda Dua Pembangunan

Pemerintahan

Revitalisasi SDN 2 Cimanggu, Pemerintah Kucurkan Anggaran Rp800 Juta untuk Perbaikan Fasilitas Sekolah

Pemerintahan

Jelang Nataru 2026, PLN Sukabumi Gandeng Polres Jaga Keamanan dan Keandalan Listrik ‎