Logo Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan terkait pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Gugatan tersebut diajukan melalui kuasa hukum Ence Benno dari MA & Partners.
Melalui Putusan Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG tertanggal 17 November 2026, majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya.
Menanggapi putusan tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi, Susanty, menyatakan pemerintah daerah masih melakukan kajian mendalam terhadap salinan lengkap putusan, termasuk seluruh pertimbangan hukum majelis hakim.
Menurutnya, kajian diperlukan untuk mencocokkan pertimbangan hukum majelis dengan bukti dan dokumen administratif yang menjadi dasar penerbitan keputusan pemberhentian.
BACA JUGA :
PBVSI Sukabumi Minta Investigasi Insiden Laga Porprov 2026, Kritik Pernyataan PBVSI Jabar
”Kami perlu menyandingkan pertimbangan majelis dengan bukti-bukti dan dokumen administratif lainnya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya secara objektif,” ujarnya kepada MediaAksara, Kamis (19/11/2026).
Susanty menjelaskan, Pemkab Sukabumi memiliki waktu 14 hari kalender sejak putusan diberitahukan secara resmi untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau menempuh upaya hukum banding.
Dalam kurun waktu tersebut, tim hukum akan menyampaikan hasil telaah kepada pimpinan daerah, yakni Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
”Dalam rentang waktu tersebut, tim kami akan segera menyampaikan laporan telaah hukum kepada pimpinan agar keputusan final terkait banding dapat diambil sebelum tenggat waktu berakhir,” pungkasnya.
BACA JUGA :
Pada prinsipnya, Kabag Hukum menambahkan Pemkab Sukabumi menghormati hak konstitusional Ence Benno beserta kuasa hukumnya dalam menempuh jalur hukum.
Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang masih berjalan hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
”Kami juga mengimbau agar semua pihak tetap menjaga kondusivitas serta ketertiban di tengah masyarakat Desa Babakanjaya, sehingga pelayanan publik dan aktivitas warga tetap berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.
Dengan demikian, sikap resmi Pemkab Sukabumi terhadap putusan PTUN Bandung masih menunggu hasil kajian hukum dan keputusan pimpinan daerah.
Reporter : Sr1
Redaktur: Rapik Utama







