Home / Pemerintahan

Kamis, 19 November 2026 - 13:09 WIB

Putusan PTUN Batalkan SK Pemberhentian Kades Ence Benno, Ketua BPD Babakanjaya di Sukabumi Soroti Proses Persidangan

‎Ilustrasi Proses Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) / Foto: Istimewa 

‎‎SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Piat Supriatman, angkat bicara menyikapi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sukabumi tentang pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya, Ence Benno.

‎Piat kepada MediaAksara menyatakan BPD menghormati putusan pengadilan. Namun, ia menyayangkan lembaganya tidak pernah dimintai keterangan ataupun dilibatkan sebagai saksi selama proses persidangan berlangsung.

‎‎Menurutnya, BPD memiliki peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga keterangannya dinilai penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai persoalan yang terjadi di Desa Babakanjaya.

‎”Sebetulnya kami menunggu dari proses persidangan, menunggu adanya panggilan untuk dimintai keterangan oleh pengadilan. Namun, sampai dengan terbitnya putusan yang mengabulkan permohonan penggugat, kami dari BPD sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam berbagai hal di Desa Babakanjaya tidak diundang atau dimintai keterangan. Itu yang kami sayangkan,” ujar Piat melalui sambungan telepon, Kamis (19/11/2026).

‎Meski demikian, Piat menegaskan BPD tetap menjalankan tugas secara profesional dan tidak ingin terseret dalam polemik menang atau kalahnya pihak yang bersengketa.


BACA JUGA : ‎

Raperda DPTR Sukabumi Naik Tipe A, Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Bakal Diperkuat

‎Ia menyebut, fungsi BPD tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi, yakni menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

‎”Sikap kami sebagai BPD tetap pada patokan awal. BPD adalah penerima, penampung, dan penyalur aspirasi, kemudian juga sebagai pengawas pemerintahan desa, khususnya tata kelola pemerintahan desa. Jadi, intinya kami tetap profesional saja,” tegasnya.

‎Menyikapi putusan PTUN Bandung, Piat mengaku telah memperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana menempuh upaya hukum banding.

‎Menurutnya, BPD akan tetap menjalankan fungsi kelembagaan tanpa mempersoalkan siapa pun yang nantinya secara sah memimpin Desa Babakanjaya.

‎”Meskipun keputusan di pengadilan sudah menyatakan menang, menurut saya ini belum inkrah. Saya dapat informasi sementara, Bupati juga akan mengajukan banding. Kalaupun nanti inkrah, kami profesional saja sebagai BPD. Siapa pun yang akan memimpin Desa Babakanjaya, kami tetap akan melaksanakan Tupoksi,” ungkapnya.


‎BACA JUGA : ‎

Razia THM Sukabumi Berujung 8 LC Terjaring, Dinsos Siapkan Rehabilitasi Sosial ‎

‎Lebih jauh, Piat menegaskan persoalan yang menjadi perhatian BPD bukan semata-mata mengenai kemungkinan Ence Benno kembali menjabat sebagai kepala desa atau tidak.

‎‎Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan di tingkat desa yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Piat juga menyebut BPD merupakan bagian dari perjalanan pemerintahan desa yang mengetahui dinamika persoalan sejak awal.

‎”Intinya kami tidak mempersoalkan Pak Benno itu menang dan kembali menjadi Kades ataupun tidak. Yang kami persoalkan adalah proses maupun persoalan yang memang harus berjalan sesuai harapan. Dalam artian, persoalan-persoalannya itu belum diselesaikan. Kami ini sebagai pelaku sejarah yang tahu persis perjalanan dari awal sampai akhir,” katanya.

‎Di tengah dinamika hukum yang masih berlangsung, Piat mengimbau seluruh elemen masyarakat Desa Babakanjaya, baik yang mendukung maupun tidak mendukung Ence Benno, agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.


‎BACA JUGA : ‎

DIGEREBEK POLISI! Tempat Karaoke di Sukabumi Diperiksa dan Jual Miras, 16 Orang Jalani Tes Urine ‎

‎Ia mengakui situasi sosial di tengah masyarakat belakangan ini cukup dinamis. Karena itu, BPD berupaya mengajak seluruh pihak menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

‎”Kami tetap mengimbau kepada masyarakat Desa Babakanjaya, baik yang pro maupun kontra, untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Situasi dari kemarin sampai saat ini memang terasa panas di Babakanjaya. Kami berusaha menenangkan semua rekan-rekan, baik yang pro maupun kontra, untuk tetap menjaga proses hukum berjalan dengan baik,” pungkasnya.

‎Hingga berita diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh penjelasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi terkait perkembangan persoalan tersebut.

‎MediaAksara.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi DPMD maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai bagian dari komitmen terhadap pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

‎

‎Reporter : M. Afnan

‎Redaktur : Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Ngobras Bersama Jurnalis, Wali Kota Sukabumi Paparkan Capaian dan Tantangan Pembangunan

Pemerintahan

DPU, Komir dan Bapperida Sukabumi Perkuat Tata Kelola Irigasi melalui Pelatihan PSETK

Pemerintahan

PTUN Bandung Batalkan SK Pemberhentian Kades Babakanjaya, Pemkab Sukabumi Kaji Langkah Banding ‎

Pemerintahan

Raperda DPTR Sukabumi Naik Tipe A, Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Bakal Diperkuat

Pemerintahan

Rakor Lintas Sektor Kecamatan Kalibunder Perkuat Sinergi dan Kemandirian Wilayah ‎

Pemerintahan

Zero Tolerance! BKPSDM Sukabumi Siapkan Sanksi Berat bagi Oknum ASN Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual

Pemerintahan

Tagihan Listrik Membengkak? PLN Ajak Pelanggan Pantau Pemakaian Lewat PLN Mobile ‎

Pemerintahan

Pemkab Sukabumi Matangkan Peresmian Jembatan Leuwidingding dan Program Baksos ALTAR 89