Ilustrasi Proses Awal 120 Anggota DPR RI Teken Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka / Foto: Istimewa ‘AI’
JAKARTA, MEDIAAKSARA.ID – Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Pimpinan DPR RI resmi menerima pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, Rabu (11/11/2026), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Penerimaan berkas dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dari Fraksi NasDem, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB. Dalam rapat yang disiarkan TVR Parlemen, Saan menyampaikan bahwa jumlah pengusul mencapai 120 anggota.
Dari delapan fraksi, PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.
Saan menjelaskan, penerimaan usulan tersebut mengacu pada Pasal 211 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Materi HMP merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
BACA JUGA :
Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh, Ini Daftar Lengkapnya
Namun, Saan menegaskan penerimaan usulan tersebut belum berarti keputusan pemakzulan telah ditetapkan.
Berkas selanjutnya akan diproses melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum kemungkinan dijadwalkan dalam Rapat Paripurna.
Pengajuan HMP ini berkaitan dengan polemik keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SLTA atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara langsung. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, mekanismenya harus melalui tahapan konstitusional, termasuk proses di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan MPR.
Dengan demikian, pengajuan yang didukung 120 anggota DPR tersebut baru menjadi pintu awal proses politik dan konstitusional. Penentuan ada atau tidaknya dasar pemberhentian tetap harus melewati mekanisme hukum yang berlaku.
Reporter : M. Afnan
Redaktur : Rapik Utama
