Peserta Sosialisasi dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif bersama Anggota DPR RI Heri Gunawan dan Bawaslu Jawa Barat / Foto : Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Penguatan pengawasan masyarakat dinilai menjadi kunci menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pemilu yang jujur, adil, serta bermartabat. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang digelar di salah satu hotel di Jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi, Sabtu (8/8/2026).
Anggota DPR RI Heri Gunawan menyoroti tantangan demokrasi Indonesia yang ditandai dengan tren penurunan sejumlah indikator indeks demokrasi. Ia mengajak masyarakat memperkuat partisipasi dalam mengawal setiap tahapan pemilu.
Heri mengatakan, berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 59 dari 167 negara dengan skor 6,44. Angka tersebut menurun dibandingkan skor 6,71 pada 2022 dan 6,53 pada 2023.
Sementara itu, data BPS mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 berada di angka 78,19 atau kategori sedang. Untuk Jawa Barat, IDI 2025 tercatat 80,86 dan berada di peringkat ke-19 nasional.
Baca Juga :
Semarak HUT ke-81 RI, Lapas Sukabumi Satukan Petugas dan Warga Binaan Lewat Pekan Olahraga
“Kondisi ini menandakan dibutuhkannya komitmen bersama dalam mengawal demokrasi,” ujar Politisi partai Gerindra.
Menurutnya, penguatan kualitas demokrasi juga menjadi bagian dari prioritas pemerintah yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta masuk dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
Baca Juga :
Heri Gunawan Jadi Saksi Akad Nikah Muhammad Marcellindo dan Beby Beauty di KUA Sukaraja
Dalam kegiatan, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Nuryamah menegaskan Bawaslu tidak dapat menjalankan pengawasan secara optimal tanpa dukungan masyarakat.
“Pengawasan partisipatif memberikan ruang bagi mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, insan pers hingga komunitas untuk terlibat dalam mengawal proses demokrasi,” pungkas Nuryamah.
Masyarakat didorong mengawasi sejumlah aspek penting, mulai dari akurasi data pemilih, politik uang, netralitas ASN/TNI/Polri dan kepala desa, ketertiban kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.
Baca Juga :
Bawaslu juga menyiapkan empat program strategis pengawasan partisipatif, yakni Pendidikan Pengawas Partisipatif, Pojok Pengawasan, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, serta Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah, mengenali, dan melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk menghadapi tantangan pengawasan digital menuju Pemilu 2029.
Sementara itu, Bendahara Bawaslu Kota Sukabumi Radian Ali Hergionoto mengajak masyarakat tidak pasif ketika menemukan dugaan pelanggaran pemilu.
“Jangan diam! Mari kita menjadi pemilih pintar, cegah hoaks dan politik uang, serta bersama mengawasi pemilu demi masa depan bangsa,” pungkasnya.
Reporter : Sr1
Redaktur : Rapik Utama
