Pembangunan Masjid Al-Afghani di Kampung Cisayar RT 07/RW 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi yang menelan anggaran miliaran rupiah belum juga selesai hingga 2026/ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID — Proyek pembangunan Masjid Al-Afghani di Kampung Cisayar RT 07/RW 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan publik. Semenjak awal peletakan batu pertama oleh Bupati semasa dijabat Marwan Hamami pada Agustus 2020 hingga kini belum juga rampung meski disebut telah menelan anggaran miliaran rupiah.
Berawal niat mulia pemberian lahan wakaf dari keluarga mantan Bupati Marwan Hamami seluas 3000 meter yang dipercayakan kepada Yayasan Hikmatul Kamal. Masjid yang sempat diproyeksikan sebagai ikon rest area dan pusat ibadah masyarakat itu kini terlihat terbengkalai. Sejumlah bagian bangunan tampak mulai rusak akibat cuaca, sementara area sekitar terlihat tidak terawat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan masjid tersebut menerima anggaran sekitar Rp1,8 miliar pada 2022 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun hingga 2026, pembangunan belum juga selesai dan disebut kembali diajukan untuk penambahan anggaran lanjutan.
Kondisi itu memunculkan keprihatinan dari masyarakat yang mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap proyek yang menggunakan dana publik.
“Dulu katanya akan jadi kebanggaan, sekarang malah terlihat seperti bangunan mangkrak,” ujar seorang warga setempat.
Perwakilan pengurus yayasan hikmatul kamal, Afrizal, kepada awak media membenarkan bahwa pembangunan bersumber dari anggaran pemerintah daerah melalui Dinas Perkim. Namun ia menegaskan pihak pengurus tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran proyek.
“Pelaksanaannya dilakukan pihak ketiga, kami hanya sebagai penerima manfaat,” ujarnya ditemui awak media di salah satu cafe jalur Lingkar selatan kota Sukabumi.
Ia juga membantah tidak ada dana masyarakat yang digunakan dalam pembangunan tersebut.
Situasi ini semakin memperkuat tuntutan publik agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan progres pembangunan proyek. Sejumlah tokoh masyarakat meminta pemerintah daerah serta Inspektorat Kabupaten Sukabumi turun tangan melakukan pemeriksaan.
Sumber: @Pr1m4
Redaktur: Rapik Utama
