Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman diwawancara awak media usai Upacara Hardiknas di Lapang SMPN Model Cikembar/ Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Sukabumi dimanfaatkan DPRD untuk menyoroti ketimpangan pendidikan, mulai dari regulasi hingga kesejahteraan guru honorer.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman dari Fraksi PDI Perjuangan, menghadiri upacara Hardiknas tingkat kabupaten yang digelar di SMPN Model Cikembar, Sabtu (2/5/2026).
Kegiatan dihadiri unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi, termasuk Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam momentum tersebut, Paoji kepada awak media menegaskan pentingnya menjadikan Hardiknas sebagai titik awal pembenahan pendidikan, khususnya melalui penguatan regulasi dari jenjang PAUD hingga SMP yang harus didukung anggaran memadai.
Ia mendorong peningkatan alokasi APBD untuk sektor pendidikan pada 2027, serta meminta evaluasi terhadap program pendidikan gratis agar tidak terbatas pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Paoji menyoroti ketimpangan kesejahteraan guru honorer non-P3K, terutama di tingkat pendidikan usia dini. Ia menilai perbedaan pendapatan yang mencolok dibanding pekerja di dapur program MBG berpotensi memicu persoalan baru.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan sikap partainya yang melarang kader terlibat dalam program MBG, sesuai instruksi DPP PDI Perjuangan. Hal ini dilakukan agar anggaran pusat tidak bergeser dari prioritas utama, yakni sektor pendidikan.
Paoji juga menegaskan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan, dengan dukungan optimal dari APBD maupun APBN demi menciptakan kualitas pendidikan yang merata di Kabupaten Sukabumi.
Reporter: Juliansyah
Redaktur: Rapik Utama
