Home / Pemerintahan

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:08 WIB

May Day 2026 di Monas, Presiden Prabowo Teken Perpres Nomor 27 & Keppres Nomor 10 Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto hadiri May Day 2026 di Monas bersama 400 ribu buruh di Monas / Foto: Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Presiden Prabowo Subianto memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 bersama sekitar 400 ribu buruh di kawasan Monas, Jakarta, dengan menegaskan komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 berlangsung di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan pemerintah dalam satu tahun terakhir difokuskan untuk membela kepentingan buruh dan rakyat kecil.


Sejumlah kebijakan strategis disampaikan, di antaranya penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta ratifikasi Konvensi ILO bagi awak kapal perikanan melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk perlindungan pekerja sektor digital dan pengemudi transportasi online, serta Keppres Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).


Dalam pidatonya, Presiden menegaskan penghormatan terhadap perjuangan buruh sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan bangsa. Ia menilai para pekerja sebagai sosok yang berjuang secara jujur demi kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah berharap berbagai kebijakan tersebut mampu memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan iklim kerja yang lebih adil bagi seluruh pekerja di Indonesia.

 

Sumber: Sekretariat Kabinet RI

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

2.600 Petugas BPS Diterjunkan, Bupati Asep Japar Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Pemerintahan

Pelatihan Vokasi Nasional APBN 2026 Dibuka di Sukabumi, Cetak Tenaga Kerja Mandiri Kompeten 

Pemerintahan

Komisi IV DPRD Soroti Pelayanan RSUD Palabuhanratu, Desak Pembenahan Usai Evaluasi Anggaran 2025

Pemerintahan

Komisi IV DPRD dan Dinkes Sukabumi Bahas BPJS Nonaktif hingga Piutang Rumah Sakit, Prioritas Pelayanan Kesehatan 

Pemerintahan

Kolam Retensi Balandongan Diklaim Tekan Banjir 95 Persen, DPUTR Sukabumi Ungkap Tantangan Pemeliharaan Akibat Efisiensi Anggaran

Pemerintahan

DPRD Sukabumi Kebut 3 Raperda Strategis dan Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Agenda yang Dibahas!

Pemerintahan

Relokasi Korban Pergerakan Tanah di Sukabumi Mulai Direalisasikan, Pemkab Siapkan 66 Huntap untuk Warga Terdampak

Pemerintahan

Soal Anggaran Dipangkas, Sekda Sukabumi Tegas: Pelayanan Publik dan Pembangunan Tak Boleh Turun Kelas