Podcast See Kasep Pemdes Bojong sawah Kebonpedes bersama Dewan Pendidikan Kota Sukabumi membahas polemik SPMB 2026 / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Polemik mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dinilai tidak hanya disebabkan gangguan sistem atau persoalan teknis. Di balik berbagai keluhan yang muncul, terdapat persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan, yakni ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung SMA/SMK negeri yang masih terbatas.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, Muyawan, menilai kendala seperti gangguan sistem pendaftaran, lamanya proses verifikasi berkas, hingga perbedaan penilaian dokumen prestasi hanyalah dampak dari persoalan yang lebih besar.
“Selama pola pikir masyarakat masih menganggap sekolah negeri sebagai pilihan utama, sementara daya tampungnya terbatas, persoalan seperti ini akan terus berulang setiap tahun,” ujar Muyawan dalam sebuah podcast, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penambahan kapasitas sekolah negeri sebagai solusi. Sekolah swasta harus diposisikan sebagai bagian penting dari sistem pendidikan yang memiliki peran setara dalam menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan.
Ia menegaskan, sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menampung lulusan yang tidak terserap di sekolah negeri sekaligus mencegah meningkatnya angka putus sekolah.
Karena itu, Muyawan mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pemerataan akses pendidikan, termasuk melalui dukungan pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
” Terpenting adalah jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Negeri maupun swasta memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Di sisi lain, ia mengingatkan sekolah swasta juga memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Peningkatan mutu pembelajaran, pembinaan karakter, pendidikan agama, kompetensi tenaga pendidik, hingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Menurut Muyawan, stigma bahwa sekolah swasta merupakan pilihan kedua harus dihapus melalui peningkatan kualitas yang nyata dan berkelanjutan.
Dewan Pendidikan Kota Sukabumi juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026. Evaluasi tersebut mencakup kesiapan sistem digital, mekanisme verifikasi administrasi, transparansi proses seleksi, hingga pemetaan kebutuhan daya tampung berdasarkan jumlah lulusan di setiap daerah.
Muyawan menambahkan, peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh status sekolah negeri atau swasta, melainkan oleh kualitas proses pembelajaran, budaya sekolah, kompetensi pendidik, serta dukungan keluarga terhadap perkembangan peserta didik.
Karena itu, ia mengajak masyarakat mulai mengubah cara pandang dalam memilih sekolah. Pertimbangan utama seharusnya bukan lagi status negeri atau swasta, melainkan kualitas layanan pendidikan yang mampu mengembangkan potensi, karakter, dan masa depan anak.
Ia menilai kesadaran masyarakat mulai mengalami perubahan. Semakin banyak orang tua yang kini mempertimbangkan kualitas pembelajaran, pembinaan karakter, pendidikan agama, serta lingkungan sekolah dibanding hanya melihat status sekolah.
“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sekolah swasta untuk terus meningkatkan mutu layanan sehingga mampu menjadi pilihan utama masyarakat, bukan sekadar alternatif ketika tidak diterima di sekolah negeri,” pungkasnya.
Sumber: @Pr1m
Redaktur: Rapik Utama
