Home / Pemerintahan

Rabu, 26 November 2025 - 09:18 WIB

Sinergitas Wilayah VI Pajampangan untuk Wujudkan Sukabumi Mubarakah

Sinergitas Kewilayahan Wilayah VI Pajampangan digelar di Surade.Bupati Asep Japar tegaskan kolaborasi antarwilayah untuk mewujudkan visi Sukabumi Mubarakah / Foto: Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Sebanyak sembilan kecamatan di Wilayah VI Pajampangan mengikuti Sinergitas Kewilayahan Tahun 2025 yang dipusatkan di GOR Surade, Kecamatan Surade, Selasa (25/11/2025). Kesembilan kecamatan tersebut meliputi Surade, Ciemas, Ciracap, Waluran, Cibitung, Jampang Kulon, Cimanggu, Kalibunder, dan Tegalbuled.

Bupati Sukabumi Asep Japar membuka langsung kegiatan bertema “Kawiraketaan Wilayah Pikeun Sukabumi Nu Mubarakah” yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Ade Suryaman. Hadir unsur Forkopimda, para camat, kepala desa, hingga perwakilan puskesmas se-Wilayah VI Pajampangan.

Bupati menegaskan bahwa sinergitas kewilayahan menjadi ruang penting memperkuat koordinasi lintas kecamatan untuk menyelaraskan program prioritas dalam RPJMD.

Baca: https://mediaaksara.id/investasi-perlu-tapi-harus-tertib-dpmptsp-sukabumi-tegaskan-pembangunan-tanpa-izin-harus-dihentikan/

“Sinergitas kewilayahan menjadi wadah bertukar pikiran dan menyamakan persepsi. Wilayah 1 hingga 6 harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan visi ‘Sukabumi Mubarakah’,” ujar Asep yang kerap dipanggil Bapak Abdi.

Ia juga mengingatkan peran strategis kecamatan dan desa dalam penyelarasan program, penyelesaian persoalan lapangan, serta optimalisasi PAD, khususnya sektor PBB. Termasuk arahan Gubernur Jawa Barat terkait penguatan kelembagaan koperasi desa (Kopdes) dan pelaksanaan program MBG yang harus dijalankan dengan disiplin.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi prioritas pembangunan, mulai dari agrobisnis, pariwisata, infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.

Baca: https://mediaaksara.id/kuota-haji-sukabumi-anjlok-drastis-ribuan-jemaah-terancam-gagal-berangkat-iphi-minta-pemerintah-pusat-tidak-buru-buru/

“Kita ingin memastikan jalan-jalan makin baik, air lancar, dan pelayanan publik meningkat, sesuai harapan Gubernur Jawa Barat,” katanya.

Toha juga menekankan pentingnya percepatan layanan perizinan guna mendorong investasi daerah.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sukabumi, Herdy Somantri, menyebut visi Sukabumi Mubarakah sebagai mimpi kolektif yang harus diwujudkan melalui peningkatan PAD dari berbagai sektor.

Baca: https://mediaaksara.id/hut-pgri-ke-80-camat-pabuaran-apresiasi-guru-pilar-pembentuk-masa-depan-bangsa/

“Kecamatan dan desa harus mampu menggali potensi wilayahnya. Reklame, layanan usaha, dan potensi lokal harus dioptimalkan,” ujarnya.

Herdy turut menyosialisasikan inovasi layanan pajak daerah PASTEL ISI (Pasar Pelayanan Pajak Teladan dan Terintegrasi) untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pajak.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi menyerahkan santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dua petani asal Desa Cibenda, Kecamatan Ciemas, masing-masing almarhum Miptah dan Dudun. Pemkab juga menyerahkan kartu peserta pekerja rentan kepada 10 warga.

 

Sumber : Diskominfo Kab. Sukabumi

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

518 ASN Kota Sukabumi Masuk Data PPATK, Inspektorat: 120 Diperiksa, Sanksi Berat Bisa Berujung Pemecatan

Pemerintahan

Prioritas Desil 1: 98 Keluarga Siswa Sekolah Rakyat Phalamartha Sukabumi Dapat Bantuan Rehab Rumah Kemensos

Pemerintahan

TKD Dipangkas, Bupati Sukabumi Ungkap Strategi Perubahan APBD 2026: Prioritas Pembangunan Jadi Sorotan

Pemerintahan

Abu Vulkanik Krakatau Ganggu Kualitas Udara, Siswa PAUD hingga SMP di Sukabumi Belajar dari Rumah

Pemerintahan

Progres Kantor Kecamatan Gunung Puyuh Capai 35 Persen, Struktur dan Atap Mulai Terpasang ‎

Pemerintahan

Karhutla Merebak di Sukabumi, Perhutani Perkuat Patroli dan Pos Pemantauan

Pemerintahan

Waswas Abu Vulkanik Krakatau, Disdik Sukabumi Keluarkan Imbauan: Masker Wajib hingga KBM Daring

Pemerintahan

DPRD Sukabumi Soroti TPP ASN dan Anggaran Jalan dalam Perubahan APBD 2026