Ribka Tjiptaning di Wawancara Awak Media / Foto : Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Pakar kesehatan sekaligus politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, melontarkan kritik terhadap kebijakan kesehatan pemerintah, terutama terkait BPJS Kesehatan dan transparansi layanan kesehatan.
Dalam wawancara di Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) Jakarta (5/2/25), Ribka menyoroti keberpihakan negara dalam menjamin hak kesehatan rakyat. Ia mengkritik rendahnya iuran BPJS yang dianggap mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai.
Selain itu, Ribka menyoroti masih adanya diskriminasi terhadap pasien BPJS, lemahnya penegakan hukum terhadap fasilitas kesehatan yang melanggar aturan, serta perlunya sanksi yang lebih tegas. Maka, Ia mendesak pemerintah dapat menyederhanakan prosedur pelayanan, memperkuat pengawasan, dan memastikan rumah sakit menerima pasien BPJS tanpa diskriminasi.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ribka mengingatkan agar pelaksanaannya tepat sasaran, sesuai dengan tujuan awal yang diinisiasi Presiden Megawati pada 2011 untuk menekan angka stunting. Ia menyoroti peningkatan anggaran dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun dan meminta transparansi agar tidak disalahgunakan.
“Kesehatan adalah hak rakyat, bukan sekadar kebijakan, tapi bagian dari keadilan sosial,” ucap Ribka.
Reporter: Rapik Utama / Aep
