Home / Pemerintahan

Rabu, 1 April 2026 - 23:28 WIB

Rekomendasi DPRD Jadi Kompas Pembangunan, Wali Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

Simbolis serah terima rekomendasi LKPJ TA 2025 oleh ketua DPRD Kota Sukabumi kepada Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Selasa (31/3/2026) / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi pada Selasa (31/3/2026), saat penyerahan Keputusan Definitif DPRD terkait Rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan rekomendasi DPRD merupakan kompas penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan.

“Akuntabilitas dan evaluasi adalah dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Rekomendasi DPRD menjadi acuan strategis bagi kami untuk memperkuat perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, melalui laporan Panitia Khusus menyampaikan sejumlah capaian indikator makro yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tercatat mencapai 5,32 persen, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,9 persen.

Meski demikian, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kinerja di sejumlah sektor prioritas. Di antaranya penanganan angka pengangguran yang masih berada di angka 8,13 persen, peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah, serta pengembangan sektor pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan segera diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah ke depan.

“Sebagai pelayan masyarakat, kami tidak boleh cepat puas. Seluruh rekomendasi akan kami tindak lanjuti agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

 

Reporter: Ronal

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

TMMD Kodim 0622 Sukabumi Hadirkan Air Bersih bagi SD dan 60 KK Warga Ciemas

Pemerintahan

Tripartit Sukabumi Bahas Iklim Investasi dan Perlindungan Pekerja

Pemerintahan

Perluas Akses Keuangan Masyarakat, Pemkab Sukabumi Perkuat Dukungan bagi UMKM ‎

Pemerintahan

‎Ironi Kelistrikan Nasional, Hampir 70 Rumah Warga di Cibadak Sukabumi Belum Teraliri Listrik

Pemerintahan

BSPS 2026 Sasar 200 Rumah di Sukabumi, Tambahan 100 Unit Dikawal Ribka Tjiptaning untuk 2027

Pemerintahan

Pemprov Jabar KDM Wajibkan Desa Buka APBDes 2026, Warga Bisa Awasi Anggaran Lewat Media Sosial

Pemerintahan

Hari Santri 2026: Santri Sukabumi Didorong Kuasai Teknologi dan Aktif Bangun Daerah

Pemerintahan

Data BPS: Pengangguran Sukabumi 110 Ribu, Disnaker Genjot Pelatihan dan Kewirausahaan