Tangkapan layar menu MBG untuk Ibu Hamil dan Balita dari SPPG Cijulang Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Cijulang, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan publik setelah menu makanan yang dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menuai kritik di media sosial.
Perdebatan bermula dari unggahan akun Facebook Abdul Hamdan pada Selasa, 26 Mei 2026 sekitar pukul 12.00 WIB. Hingga Kamis (28/5/2026), unggahan tersebut ramai diperbincangkan dan mendapat ratusan respons dari warganet, mulai dari komentar, tanda suka hingga dibagikan ulang.
Dalam unggahan itu, terlihat paket menu MBG berisi nasi putih, crispy chicken, orek tempe, rebusan labu dan buncis, serta buah jeruk. Paket makanan tersebut disebut diperuntukkan bagi kelompok B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui (Busui), dan balita.
Namun, menu tersebut justru menuai kritik dari pengunggah. Dalam keterangannya, ia menilai kualitas makanan yang diberikan belum sesuai harapan dan kebutuhan penerima manfaat.
“Ya Allah, ini MBG Desa Cijulang parah. Ini untuk ibu menyusui dan balita. Tolong dipikirkan, karena ini dibiayai pemerintah, bukan uang pribadi. Sudah berbulan-bulan menu tidak pernah benar, tidak sesuai anjuran,” tulis pengunggah dalam terjemahan bahasa Indonesia.
Saat dikonfirmasi, pemilik akun, Abdul Hamdan membenarkan bahwa dirinya yang mengunggah foto tersebut. Ia menjelaskan, makanan diterima dari pembagian di Posyandu Anyelir Desa Cijulang, kemudian dipindahkan ke wadah plastik milik penerima manfaat.
“Menu itu dibawa pulang. Penerima manfaat membawa wadah sendiri untuk memindahkan dari omprengan,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).
Ia berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak pengelola program.
“Semoga ada perbaikan menu oleh SPPG Desa Cijulang,” katanya.
Sementara itu, Kepala SPPG Cijulang, Hadian, menyebut persoalan tersebut sebagai urusan internal. Ia juga mengaku keberatan persoalan itu dipublikasikan ke media.
“Sudah dinonaktifkan penerima manfaat tersebut. Ini urusan internal, tidak perlu ikut campur,” cetusnya.
Hadian juga menilai adanya upaya menggiring opini publik terhadap lembaga yang dipimpinnya.
“Anda sendiri yang meng-up ke media. Seolah ada kerja sama untuk menjatuhkan SPPG saya,” pungkasnya ke awak media melalui seluler.
Ia mengaku khawatir polemik tersebut berdampak pada para relawan yang terlibat dalam program MBG.
“Kalau mereka kehilangan pekerjaan, apakah Anda mau tanggung jawab?” katanya.
Meski demikian, Hadian memastikan pengelolaan anggaran program dilakukan secara transparan dan berada dalam pengawasan lembaga resmi, termasuk BPKP dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Setiap uang yang kami belanjakan di SPPG tersebut akan dilaporkan ke BPKP, jadi aman. Setiap SPPG ada pelaporan tersendiri lewat website yang hanya bisa diakses oleh KA SPPG,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa kritik hanya diarahkan kepada program MBG.
“Nah jika uang pajak dan APBD masih dipermasalahkan, kenapa tidak dari dulu mempermasalahkan program pemerintah sebelumnya seperti BPJS atau KIP?” ungkapnya.
Reporter: Juliansyah
Redaktur: Rapik Utama
