Home / Pemerintahan

Selasa, 19 Agustus 2025 - 15:38 WIB

Ketua RW Kota Sukabumi Desak DPRD Fasilitasi Audiensi Soal Polemik P2RW

Puluhan Ketua RW Kota Sukabumi mendesak DPRD memfasilitasi audiensi terkait polemik perubahan Program P2RW oleh Walikota Sukabumi / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Puluhan Ketua Rukun Warga (RW) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (19/8/2025). Mereka melayangkan surat permohonan audiensi terkait rencana perubahan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).

Perwakilan Ketua RW dari lima kecamatan yaitu Cikole, Warudoyong, Citamiang, dan Baros mengawal langsung penyerahan surat tersebut. Kehadiran mereka sekaligus menegaskan sikap penolakan terhadap wacana pengalihan P2RW menjadi program padat karya.

Koordinator Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi, menyebut ada sembilan poin penting yang akan dibahas dalam audiensi.

Baca: https://mediaaksara.id/paskibraka-sukabumi-sukses-kibarkan-merah-putih-di-hut-ke-80-ri/

“Kami meminta agar program P2RW tetap menjadi prioritas pembangunan di tingkat RW,” ujar Levi kepada awak media.

Ia menilai, penghapusan atau pengalihan program P2RW justru berpotensi menimbulkan polemik baru di masyarakat. Menurutnya, program yang sudah terbukti bermanfaat tidak seharusnya dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu.

“Program P2RW bukan diganti, tetapi ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan. Kami juga meminta DPRD tidak serta-merta mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Baca: https://mediaaksara.id/dputr-kota-sukabumi-meriahkan-hut-ri-ke-80-lomba-unik-di-taman-cikondang/

Forum Ketua RW juga menekankan agar DPRD mengawal janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Aspirasi masyarakat, kata Levi, harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan.

Audiensi dengan DPRD dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2025. Levi berharap forum tersebut difasilitasi dengan baik.

“Menutup ruang aspirasi publik adalah bentuk kemunduran demokrasi dan bisa melukai kepercayaan masyarakat. Langkah kami murni demi kepentingan warga di tingkat RW, bukan untuk individu,” tegasnya.

 

Sumber : Heru

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Semarak Karnaval HUT ke-112, Lalu Lintas Kota Sukabumi Tetap Lancar

Pemerintahan

PORSENAP Lapas Warungkiara Dibuka, Warga Binaan Tunjukkan Semangat Baru dan Harapan Reintegrasi

Pemerintahan

Ratusan Kader IMP Berkumpul, Bupati Sukabumi Tegaskan Peran Kunci Sukses Bangga Kencana

Pemerintahan

Viral Jalan Rusak Ditanami Pohon Pisang, DPU Sukabumi Gercep Janjikan Perbaikan Lanjutan

Pemerintahan

Gebrakan Pajak Kendaraan! Bupati Sukabumi Puji Kebijakan Gubernur Jabar, Urus STNK Kini Lebih Mudah

Pemerintahan

Kabid SD Angkat Bicara! Kelas SDN Kaum Hegarmanah Rusak, Perbaikan Jadi Prioritas Disdik Sukabumi

Pemerintahan

Lapas Warungkiara Sulap Lahan Jadi Lumbung Pangan, WBP Bangun Masa Depan

Pemerintahan

Mungkinkah! Cek Rincian Tunjangan Perangkat Desa 2026, Bisa Tembus Jutaan per Bulan