Home / Pemerintahan

Selasa, 19 Agustus 2025 - 15:38 WIB

Ketua RW Kota Sukabumi Desak DPRD Fasilitasi Audiensi Soal Polemik P2RW

Puluhan Ketua RW Kota Sukabumi mendesak DPRD memfasilitasi audiensi terkait polemik perubahan Program P2RW oleh Walikota Sukabumi / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Puluhan Ketua Rukun Warga (RW) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (19/8/2025). Mereka melayangkan surat permohonan audiensi terkait rencana perubahan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).

Perwakilan Ketua RW dari lima kecamatan yaitu Cikole, Warudoyong, Citamiang, dan Baros mengawal langsung penyerahan surat tersebut. Kehadiran mereka sekaligus menegaskan sikap penolakan terhadap wacana pengalihan P2RW menjadi program padat karya.

Koordinator Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi, menyebut ada sembilan poin penting yang akan dibahas dalam audiensi.

Baca: https://mediaaksara.id/paskibraka-sukabumi-sukses-kibarkan-merah-putih-di-hut-ke-80-ri/

“Kami meminta agar program P2RW tetap menjadi prioritas pembangunan di tingkat RW,” ujar Levi kepada awak media.

Ia menilai, penghapusan atau pengalihan program P2RW justru berpotensi menimbulkan polemik baru di masyarakat. Menurutnya, program yang sudah terbukti bermanfaat tidak seharusnya dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu.

“Program P2RW bukan diganti, tetapi ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan. Kami juga meminta DPRD tidak serta-merta mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Baca: https://mediaaksara.id/dputr-kota-sukabumi-meriahkan-hut-ri-ke-80-lomba-unik-di-taman-cikondang/

Forum Ketua RW juga menekankan agar DPRD mengawal janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Aspirasi masyarakat, kata Levi, harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan.

Audiensi dengan DPRD dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2025. Levi berharap forum tersebut difasilitasi dengan baik.

“Menutup ruang aspirasi publik adalah bentuk kemunduran demokrasi dan bisa melukai kepercayaan masyarakat. Langkah kami murni demi kepentingan warga di tingkat RW, bukan untuk individu,” tegasnya.

 

Sumber : Heru

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

327 Pejabat Sukabumi Dilantik, Bupati Asep Japar Bongkar Kunci Karier ASN

Pemerintahan

Cek Data 16 SMP di Sukabumi Direvitalisasi, Bidang SMP Disdik Ungkap Hasil Monitoring dan Warning ke P2SP Sekolah

Pemerintahan

Plara Fest 2026 Sambut HJKS ke-156, Palabuhanratu Diproyeksikan Jadi Magnet Wisata Baru Jawa Barat

Pemerintahan

Jalan Kabupaten Sukabumi Diawasi Ketat, DPU Pastikan Proyek Rp373 Juta Sesuai Standar

Pemerintahan

Jalan Prana Dibangun dengan Beton Mutu Tinggi, Progres Tembus 43 Persen, DPUTR Kota Sukabumi Buka Semua Proses ke Publik

Pemerintahan

DPRD dan Bupati Sukabumi Sepakat! APBD Perubahan 2026 Disahkan, Perda Disabilitas Resmi Berlaku

Pemerintahan

Wali Kota Ayep Zaki Lantik 24 Pejabat, Tegaskan Kota Sukabumi Harus Terdepan dalam Kebaikan dan Pelayanan Publik

Pemerintahan

174 Sekolah di Sukabumi Garap Dana Revitalisasi, Kadisdik Tegaskan Tak Ada Ruang Penyalahgunaan Anggaran