Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki gelar konferensi pers di balai kota Sukabumi/ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID — Kondisi keuangan Pemerintah Kota Sukabumi tengah menjadi sorotan publik. Di tengah keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) ASN, tersendatnya pembayaran proyek pembangunan, hingga tertundanya sejumlah program daerah, Wali Kota Ayep Zaki akhirnya mengakui kas daerah sedang mengalami tekanan berat.
Dalam keterangannya saat jumpa pers bersama wartawan, Jumat (22/5/2026), Ayep menyebut Pemkot Sukabumi menerapkan batas minimal saldo kas daerah sebelum melakukan pengeluaran anggaran.
“Kas minimal itu harus Rp10 miliar, tidak boleh nol. Kalau di bawah Rp10 miliar, kita tidak akan keluarkan uang dulu. Nunggu saldo Rp15 sampai Rp20 miliar baru dikeluarkan. Makanya tukin pasti terlambat, tidak mungkin tidak,” ujar Ayep.
Pernyataan tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait stabilitas fiskal daerah. Pasalnya, pengakuan itu menunjukkan arus kas pemerintah daerah belum sepenuhnya stabil, sementara kebutuhan belanja dan program pembangunan harus berjalan.
Ayep menjelaskan, sistem keuangan pemerintah daerah bergantung pada pemasukan harian yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Karena itu, meski APBD telah disahkan lebih awal, dana tidak otomatis tersedia penuh pada awal tahun anggaran.
“Anggaran itu disahkan lebih dulu, tetapi uangnya belum tentu tersedia. Januari baru mulai ada pemasukan dari PAD dan transfer pusat. Kalau tidak ada SILPA, ya pemerintah harus menunggu uang masuk dulu. Memang mekanismenya seperti itu,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai keluhan ASN terkait keterlambatan pembayaran tukin dan para rekanan proyek yang hingga kini belum menerima pembayaran pekerjaan.
Ayep juga mengakui sejumlah proyek pembangunan tetap berjalan demi mengejar target pembangunan daerah, meskipun pembayaran kepada kontraktor harus ditunda sementara karena keterbatasan kas.
- Baca Juga: https://mediaaksara.id/kasus-ibu-tiri-tr-memanas-jaksa-kantongi-bukti-video-dan-puluhan-saksi/
“Proyek tetap dikerjakan karena pembangunan harus selesai, tetapi pembayarannya menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” katanya.
Tak hanya proyek fisik, tekanan fiskal disebut berdampak hampir ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkot Sukabumi saat ini melakukan penundaan sejumlah anggaran akibat pemotongan keuangan daerah mencapai Rp159 miliar.
Beberapa program prioritas turut terdampak, mulai dari kebutuhan anggaran Disporapar untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi hingga pengadaan alat uji emisi kendaraan milik Dinas Perhubungan.
“Hampir semua dinas sekarang meminta anggaran, tapi sementara ini kita tunda dulu,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Sukabumi kini berharap pada pencairan Transfer Keuangan Daerah dari pemerintah pusat. Ayep mengaku telah mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp210 miliar, terdiri dari Rp154 miliar TKD dan tambahan dana lainnya sebesar Rp56 miliar. Namun hingga kini belum ada kepastian waktu pencairan.
“Khusus P2RW kita masih menunggu TKD. Saya sudah minta Sekda dan BPKPD segera ke Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan kapan pencairannya,” tegasnya.
Meski berada dalam tekanan fiskal, Ayep menyebut PAD Kota Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 12,22 persen. Namun ia mengingatkan, apabila realisasi pendapatan tidak mencapai target, dampaknya akan langsung terasa terhadap jalannya pembangunan daerah.
Ayep juga menegaskan dirinya tidak ingin APBD dijadikan ruang kepentingan proyek semata dan akan fokus pada kualitas pembangunan serta tata kelola anggaran yang lebih ketat.
“Saya tidak akan kompromi soal kualitas pembangunan. Tidak boleh lagi APBD jadi bancakan atas nama proyek dan paket,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Ayep turut menanggapi berbagai kritik yang diarahkan kepada pemerintahannya. Ia mengaku terbuka terhadap kritik masyarakat selama disampaikan secara objektif dan bukan bermuatan fitnah maupun ujaran kebencian.
“Saya terbuka terhadap kritik, tapi bukan fitnah, caci maki, atau ujaran kebencian,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat Kota Sukabumi meninggalkan konflik politik pasca-Pilkada dan bersama fokus membangun daerah di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
“Mari bersama-sama membangun Sukabumi dengan semangat kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Saya insyaallah akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Ayep.
Reporter: Ronald Alexsander
Redaktur: Rapik Utama
