Warga Desa Cijurey Sukabumi soroti ketimpangan pembangunan Jalan Gegerbitung–Pasir Munding/ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID — Ketimpangan pembangunan infrastruktur kembali mencuat di Kabupaten Sukabumi. Ruas Jalan Gegerbitung–Pasir Munding, khususnya segmen Cijurey–Karangjaya di Kecamatan Gegerbitung, terpantau mengalami kerusakan dan belum mendapatkan penanganan signifikan selama lebih dari satu dekade.
Kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, hingga kerusakan gorong-gorong menjadi gambaran persoalan infrastruktur di wilayah tersebut. Situasi ini dinilai tidak sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan belum meratanya prioritas pembangunan di daerah pinggiran.
Masyarakat setempat mengaku telah berulang kali mengusulkan perbaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, usulan tersebut belum terealisasi hingga kini.
- Baca Juga: https://mediaaksara.id/may-day-2026-sbm-gsi-buruh-harus-jadi-simbol-perlawanan-dan-martabat/
“Setiap tahun kami mengusulkan, dari kepemimpinan sebelumnya hingga sekarang, belum ada realisasi. Musrenbang seolah hanya menjadi formalitas,” ujar salah satu warga, Kamis (30/4/2026).
Ditambahkan Kepala Dusun Cipariuk 2, Ahmad Jajuli, menyebut kerusakan jalan sudah berlangsung hampir 10 tahun dan menjadi keluhan utama masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan akses layanan kesehatan warga.
“Ini akses vital masyarakat, tapi justru semakin rusak. Gorong-gorong di depan kantor desa juga dalam kondisi bolong dan menghambat aliran air, berpotensi menimbulkan genangan,” jelasnya.
Pemerintah desa, lanjutnya, telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pengajuan proposal hingga penyampaian dalam forum. Namun, respons dari pemerintah kabupaten dinilai belum optimal.
Situasi ini memicu pertanyaan publik terkait arah prioritas pembangunan daerah. Warga menilai masih terdapat ketimpangan anggaran infrastruktur, di mana beberapa wilayah mendapatkan perhatian lebih dibandingkan daerah lainnya.
“Jangan sampai pembangunan terkesan tidak merata. Kami juga berhak mendapatkan infrastruktur yang layak,” tegasnya.
Selain itu, fungsi Musrenbang sebagai instrumen partisipatif juga menjadi sorotan. Warga menilai, jika usulan yang disampaikan secara konsisten tidak diakomodasi, maka efektivitas forum tersebut patut dievaluasi.
Persoalan ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik jalan, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Warga Desa Cijurey pun mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk segera mengambil langkah konkret, baik melalui perbaikan jalan maupun pembenahan gorong-gorong yang rusak.
Jika kondisi ini terus berlanjut, pemerataan pembangunan dikhawatirkan hanya menjadi wacana, sementara masyarakat di wilayah pelosok tetap menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Sumber: @Pr1m4
Redaktur: Rapik Utama
